Komisaris Minta Penambahan 2 Direktur, Ini Tanggapan Dirut Pertamina

Jakarta - Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) pada 8 Agustus 2016 lalu mengirim surat kepada Menteri BUMN Rini Soemarno, mereka mengusulkan penambahan 2 anggota Direksi Pertamina. Dalam suratnya, Dewan Komisaris mengusulkan adanya Wakil Direktur Utama serta Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia.

Terkait usulan tersebut, Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto, mengatakan bahwa penambahan direktur merupakan kewenangan pemegang saham Pertamina, dalam hal ini Kementerian BUMN. Dirinya merasa tak ada masalah selama itu tujuannya untuk membuat pengelolaan Pertamina jadi lebih baik.

"Itu kan wewenang pemegang saham, apabila melihat bahwa kalau seandainya Pertamina diharapkan menjadi besar, dan pemegang saham melihat bahwa perlu enlargement, ya itu adalah kewenangan pemegang saham," kata Dwi saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (12/8/2016).

Pemerintah sebagai pemilik Pertamina diharapkan membuat keputusan terbaik.

"Ini kan semua tergantung bagaimana pemegang saham, manajemen melihat visi ke depannya seperti apa. Tentu saja nanti akan pembahasan di manajemen dan pemegang saham," ucapnya.

Dwi juga berharap penambahan anggota Direksi dapat meningkatkan kinerja Pertamina, membuat perusahaan jadi lebih lincah.

"Ya harusnya memang kalau kita melakukan perubahan, menambah dan mengurangi (direksi), diharapkan bisa lebih lincah," pungkasnya.

Secara terpisah, Deputi Bidang Energi, Logistik, dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah, menjelaskan bahwa usulan ini diajukan setelah melihat perkembangan-perkembangan terbaru Pertamina.

Kini Pertamina memiliki banyak proyek besar dan strategis, misalnya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) 4 kilang, serta pembangunan 2 Grass Root Refinery (GRR) di Tuban dan Bontang.

Tapi tak ada direktur yang khusus mengawasi megaproyek-megaproyek itu. Hanya 1 orang Senior Vice President (SVP) yang secara khusus menangani proyek-proyek besar itu. Maka perlu seorang Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia agar semuanya berjalan lancar.

"Sekarang lihat, total proyek Pertamina berapa? Ada kilang di Tuban, 4 RDMP, semua yang kuasai siapa? Cuma 1 Senior Vice President (SVP). Mau nggak kita taruh portofolio sebesar itu di 1 SVP? Kasihan kan? Harusnya itu level director, makanya kita buat tambahan direktur," ujar Edwin.

Sementara Wakil Direktur Utama diperlukan untuk berkonsentrasi mengatur operasional Pertamina. Sebab, Pertamina akan menjadi holding BUMN energi, Direktur Utama akan sangat sibuk dan sulit bila harus mengerjakan semuanya sendirian.

"Pertamina mau dibesarkan, hulu dibesarkan, investasi dibesarkan, mau masuk PGN. Dirut itu sudah mengelola holding besar. Yang operasi siapa yang ngurus? Harus ada orang yang benar-benar fokus di operation. Itu saja," pungkasnya. (feb/feb)