Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah mengungkapkan, nantinya PGE akan difungsikan sebagai holding dari seluruh operator panas bumi yang dimiliki beberapa BUMN.
"Dengan PGE akan buat holding sendiri di geothermal seluruh Indonesia. Tapi nanti PGE tetap di bawah Pertamina, sebagian lagi PLN. Jadi BUMN-BUMN pemilik WKP (wilayah kerja panas bumi) dimasukkan semua. Kemudian WKP-WKP punya asing juga banyak yang dijual," katanya di acara Diskusi Energi Kita, di Kebon Sirih, Jakarta, Minggu (14/8/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PGE kan sudah jalankan 450 MW, dalam waktu dekat bisa sampai 1.000 MW, nah kita punya target PGE bisa 7.000 MW di 2025. Pertamina kan punya target agresif di minyak," jelas Edwin.
Dia menjelaskan, proses holding panas bumi ini dilakukan dengan skema PLN menyuntikkan aset pada PGE, baik lewat modal langsung, maupun dengan memasukkan aset-aset pembangkit panas buminya yang tersebar di banyak tempat ke dalam PGE.
"WKP PLN masuk ke Pertamina, dan bersama-sama biding (penawaran lelang) ke proyek-proyek geothermal baru, jadi PLN akan masuk ke PGE, jadi tidak mencaplok PGE. Jadi PLN inject uang dan inject aset kepada PGE. Jadi PGE akan di-running bersama, jadi bukan PLN mencaplok," terang Edwin.
Sebagai informasi, PGE sendiri merupakan anak perusahaan Pertamina di bidang pencarian uap dan pembangkit listrik panas bumi. Saat ini, PGE aktif berinvestasi dengan 11 pembangkit di 7 lokasi sampai 2019 nanti.
"Jadi pembangkit-pembangkit milik PLN di panas bumi akan disatukan ke PGE yang sudah lebih dulu ada. Ahli-ahli panas bumi atau vulkanologi kan Pertamina sudah punya, nanti tinggal PLN ikut masukkan aset panas bumi miliknya dan inject modal ke PGE. Porsinya kita targetkan PLN 50%, Pertamina tetap 50% di PGE. Jadi pengembangan energi listrik panas bumi bisa lebih cepat," tutupnya. (drk/drk)











































