.webp)
Hal ini disampaikan oleh Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana saat Diskusi Energi Kita di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (21/8/2016).
"Saat ini dari 23% baru 10% sampai 11%. Tantangan memang besar, karena itu target ambisius karena selain target pencapaian penyediaan EBT, pada saat yang sama karena EBT adalah bagian dari janji kami, pembangkitan berbasis EBT," kata Rida.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lagi kami otak atik 12% sisanya ini. Artinya ada 36 GW dalam 10 tahun yang harus kami tambahkan dan yes itu suatu ambisi yang luar biasa, dan kami sekali lagi EBT bukan urusan ESDM saja karena energi adalah driver pembangunan. Kami sih masih optmistis," tutur Rida.
Dirinya menambahkan bahwa dengan adanya pemotongan anggaran Kementerian dan Lembaga K/L sebesar Rp 133 triliun tidak akan mengganggu pembangunan EBT di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah akan meyakinkan investor untuk menginvestasikan uangnya melalui pembangunan pembangkit berbasis energi baru terbarukan.
"Kaitannya dengan pencapaian, tidak ada kaitannya dengan APBN, dan sebuah tenaga untuk jaga iklim investasi agar para investor mau tanamkan uang di sini dan bauran energi bisa tercapai. Jadi ini dua hal yang berbeda," kata Rida.
"Intinya, tujuan pencapaian itu masih tetap berjalan dan tidak terganggu dengan penghematan anggaran," tambahnya.
Kembangkan Energi Terbarukan, Pemerintah Diminta Tak Melulu Subsidi
Lesunya pemanfaatan EBT sebagai sumber energi listrik di dalam negeri lantaran produksi listrik yang dihasilkan lewat pembangkit berbasis EBT terbilang mahal.
Pemerintah juga berinisiatif dengan memberikan subsidi EBT dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar Rp 1,299 triliun. Subsidi ini diperlukan karena harga EBT saat ini masih relatif mahal dibanding energi fosil.
Namun, menurut pengamat energi asal Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Muchsin, pemberian subsidi terhadap EBT tidak sehat jika terus dilakukan dalam waktu yang lama.
"Saya lebih suka bahas pendanaan tentang subsidinya. Kalau bicara tentang pengembangan EBT, ada environmental cost memang harus dipikirkan. Salah satu yang berkembang adalah melalui subsidi APBN. Namun itu solusi sementara karena tidak bisa hanya menggantungkan subsidi secara terus-menerus," kata Muchsin saat saat Diskusi Energi Kita di Hall Dewan Pers.
Dana subsidi EBT sebesar Rp 1,2 triliun jika dilakukan terus menerus akan membebani postur APBN. Untuk itu, pendanaan EBT dapat diambil langsung dari pelanggan PLN yang masuk dalam kategori mampu dengan menaikkan tarif dasar listrik.
"Ada beberapa opsi selain subsidi adalah bisa langsung ke konsumen. Misalnya Rp 1,2 triliun, PLN ada pelanggan 50 juta. Pelanggan 1.200 VA ada 10 juta pelanggan. Per bulan Rp 10.000 tambahan dan mereka kan golongan mampu," tutur Muchsin. (feb/feb)
