Proyek 35.000 MW Tak Selesai di 2019, Dirut PLN: Tidak Akan Krisis Listrik

Jakarta - Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Menteri ESDM, baru saja mengungkapkan penyelesaian 10.000 Mega Watt (MW) dari program 35.000 MW akan molor.

Pada 2019, Luhut memperkirakan sekitar 20.000 MW sampai 25.000 MW saja yang sudah beroperasi penuh memasok listrik (Commercial Operating Date/COD). Sementara jadwal COD sejumlah pembangkit dengan total sekitar 10.000 MW akan mundur ke tahun 2020.

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, membenarkan perkiraan Luhut tersebut. Tetapi walau program 35.000 MW molor, Sofyan menjamin krisis listrik tidak akan terjadi.

Dia menjelaskan, setiap tahun rata-rata tambahan pasokan listrik sebelum ada program 35.000 MW hanya 2.000-3.000 MW. Kalau selesai 25.000 MW saja sampai 2019, setiap tahun rata-rata sudah ada 5.000 MW pembangkit listrik yang COD.

Lagipula dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata 5%, tambahan listrik 5.000 MW per tahun saja sudah lebih dari cukup. Maka tidak akan ada kekurangan pasokan listrik.

"Nggak dong. Kalau kamu pelajari tahun-tahun kemarin, tambahan pasokan listrik itu cuma 2.000-3.000 MW. Kalau sudah 5.000 MW, besar nggak? Kalau kurang dibandingkan apa?" kata Sofyan saat ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Jumat (26/8/2016).

Sofyan juga membantah pihaknya lamban dalam melaksanakan program 35.000 MW. Salah satu buktinya, selama setahun ini sudah PLN sudah menandatangani Power Purchase Agreement (PPA) untuk 18.000 MW dari proyek 35.000 MW.

Sebagai pembanding, biasanya PPA yang diteken PLN dalam setahun hanya 2.000-3.000 MW per tahun. "Dulu PPA cuma 2.000-3.000 MW sekarang 18.000 MW setahun," ucapnya.

Meski target penyelesaian pembangunan sejumlah pembangkit listrik, penyelesaian pembangunan jaringan transmisi untuk proyek 35.000 MW tak boleh mundur. Jaringan transmisi sepanjang 46.000 kilometer sirkuit (kms) tetap harus selesai seluruhnya 2019.

Kalau jaringan transmisi tak selesai, PLN terancam sanksi membayar take or pay pada Independent Power Producer (IPP). Sebab, pembangkit listrik sudah jadi dan siap beroperasi tapi tak bisa mengalirkan listrik karena transmisi belum jadi. Jika itu terjadi, PLN tetap harus membayar kepada IPP meski listrik tak mengalir.

"Transmisi 46.000 kms harus selesai lebih awal, harus 2019 tidak boleh ditawar. Karena pembangkit kalau nggak ada transmisi, saya harus bayar take or pay," pungkasnya. (wdl/wdl)