.webp)
Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana, hari ini dipanggil oleh Menko Kemaritiman sekaligus Plt Menteri ESDM, Luhut Binsar Panjaitan, untuk melaporkan perkembangan program B20.
"Evaluasi biodiesel saja sama Pak Menteri," kata Rida usai rapat di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (31/8/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, baru solar subsidi saja yang dicampur biodiesel 20%, karena sudah ada subsidi untuk biodiesel dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sawit. Sementara untuk solar non PSO, belum ada subsidi biodiesel.
"Cuma melaporkan saja (program B20), cuma ada tugas bagaimana kalau ke non PSO lebih diintensifkan tanpa menambah subsidi. Itu yang ditugaskan beliau untuk dikaji, ekuilibriumnya seperti apa," ucap Rida.
Masih harus dicari solusi agar solar non PSO juga bisa menjalankan mandatori B20. Kalau dipaksakan menjalankan B20 tanpa adanya subsidi, harga solar non PSO akan jadi makin mahal akibat tingginya harga biodiesel.
Konsumen terbesar solar non PSO adalah industri. Kalau solar untuk industri mahal, tentu daya saing industri jadi berkurang. Maka harga solar non PSO harus dijaga jika harus dicampur biodiesel juga.
"Produsen CPO (Crude Palm Oil) ingin itu (mandatori B20) dijalankan. Tapi kalau dipaksakan, nanti harga solar non PSO jadi naik, kurang kompetitif industrinya, malah nggak laku. Keseimbangannya ini harus kita kaji ulang," papar Rida.
BPDP sawit, sambungnya, telah menyiapkan beberapa skenario agar mandatori biodiesel juga dapat dijalankan untuk solar non subsidi. Opsi-opsi ini akan dibicarakan lebih lanjut dalam waktu dekat. "Di BPDP ada 7 skenario, nanti besok lusa didiskusikan lagi dengan pihak-pihak terkait," pungkasnya. (wdl/wdl)
