Luhut Ingin Relaksasi Ekspor Mineral Mentah ke Freeport dan Tambang Lain

Jakarta - Saat ini pemerintah dan DPR sedang mempersiapkan revisi atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Berdasarkan UU Minerba, ekspor mineral mentah dilarang sejak 2014 untuk mendorong hilirisasi mineral di dalam negeri. Namun, pemerintah masih memberi kelonggaran kepada perusahaan-perusahaan yang berkomitmen membangun smelter.

Relaksasi diberikan pemerintah hingga 2017, pembangunan smelter harus sudah selesai. Namun sampai saat ini masih banyak yang belum menyelesaikan pembangunan smelter, misalnya Freeport dan Newmont.

Menko Kemaritiman sekaligus Plt Menteri ESDM, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan revisi UU Minerba ini akan kembali memberikan relaksasi pada perusahaan-perusahaan tambang untuk mengekspor mineral mentah.

Relaksasi akan diberikan kepada semua perusahaan tambang yang telah mulai membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Mereka akan diberi tenggat waktu tambahan untuk menyelesaikan pembangunan smelter.

Sembari menyelesaikan smelter, mereka diperbolehkan mengekspor mineral mentah. Freeport, Newmont, dan perusahaan-perusahaan tambang lain akan menikmati relaksasi ini.

"Kita tunggu apa yang diberikan oleh parlemen. Kami beri masukan, intinya kita tidak ingin revisi UU Minerba berlaku untuk 1-2 orang, tapi berlaku universal. Keadilan harus ada. Artinya kita jangan lihat Freeport, Newmont saja. Kita juga lihat industri-industri lain yang sudah mungkin membangun smelter 25%, 35%. Yang berhenti karena cash flow-nya. Nah dengan kita melihat secara adil, memberikan relaksasi ini, dalam tenggat waktu tertentu saya kira akan membuat kita juga bagus," ujar Luhut dalam rapat dengan Komisi VII di DPR, Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Menurut Luhut, relaksasi ini perlu diberikan karena molornya pembangunan smelter bukan hanya kesalahan perusahaan tambang. Pemerintah juga salah karena menutup keran ekspor mineral mentah tanpa persiapan matang.

Selain itu, harga komoditas pertambangan jatuh, keuangan perusahaan tambang jadi terganggu, pembangunan smelter ikut macet.

"Karena ini (molornya smelter) juga bukan salah mereka, salah kita juga (pemerintah). UU Minerba 2009 itu aturan pelaksanaannya baru ada 2014 sehingga tidak mungkin lah mereka membangun smelter, di mana harga dari komoditi menurun untuk mereka melakukan investasi sebanyak itu," pungkasnya. (wdl/wdl)