.webp)
Demikian disampaikan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Menteri ESDM, usai rapat dengan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir, Jumat pekan lalu.
Terkait hal ini, Sofyan menjelaskan, 10.000 MW yang dimundurkan targetnya itu dijadikan 'cadangan' saja. Jadi 10.000 MW yang dicadangkan ini adalah semuanya porsi PLN di proyek 35.000 MW.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang punya PLN saya simpan, kalau pertumbuhan ekonomi bagus, industri banyak ya saya lepas. Karena punya PLN, ini cadangan kalau perekonmian kita tumbuh," ujar Sofyan, saat ditemui sebelum rapat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/9/2016).
Tapi kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berkisar di 5% seperti sekarang, pasti pertumbuhan konsumsi listrik juga rendah, tambahan pasokan listrik yang dibutuhkan tentu tak sampai 35.000 MW. Maka 10.000 MW yang dicadangkan bisa ditunda penyelesaiannya.
"Saya juga ingin 35.000 MW habis (di 2019), itu keinginan Presiden juga. Tapi kalau faktanya permintaan menurun, harus rasional saja. Jadi jangan disalahkan, kalau masyarakat nggak menyerap bagaimana? Yang penting (tambahan listrik) jangan 2.000-3.000 MW per tahun, tapi 5.000 MW per tahun. Mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi bisa mengejar," paparnya.
Meski demikian, bukan berarti 10.000 MW yang dicadangkan tidak dibangun. Pembangunan pembangkit-pembangkit yang menjadi porsi PLN sudah dimulai, terutama untuk melistriki daerah-daerah terpencil dan terluar.
"Bukan berarti ini nggak akan jalan, karena kan itu (10.000 MW) untuk daerah terluar, dan itu kan nggak pakai IPP (Independent Power Producer/produsen listrik swasta). Misalnya begini, ada pulau banyak sekali yang belum ada listrik. Mau nggak mau ya pakai itu demi pulau terluar, dan itu dari (jatah PLN) 10.000 MW," pungkasnya. (wdl/wdl)
