.webp)
Lelang dibatalkan dengan alasan ada proses yang tidak benar, Independent Power Producer (IPP) calon pemenang lelang dinilai kurang pas oleh direksi PLN.
Tetapi setelah pembatalan itu, PLN tidak melelang ulang PLTU Jawa 5. PLN menunjuk langsung salah satu anak usahanya, yaitu PT Indonesia Power, agar proses pembangunannya bisa lebih cepat. Indonesia Power diberi kebebasan oleh PLN untuk memilih perusahaan swasta yang menjadi partner.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang disusun pemerintah, PLTU Jawa 5 adalah porsi untuk swasta. Maka PLN harus melakukan tender ulang untuk memilih IPP yang akan membangunnya.
"Itu nggak boleh, saya akan bilang. Saya akan tegur, harus dilakukan dengan benar. Itu harus ditender, prosesnya saya mau lihat," kata Luhut, saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/9/2016).
Luhut juga mempertanyakan, mengapa swasta yang mengerjakan PLTU Jawa 5 harus berpartner dengan Indonesia Power. PLN diminta membuat regulasi yang tidak membingungkan investor.
"Masalah tender, masak ada tender harus joint dengan Indonesia Power? Terus kalau ada perubahan-perubahan PLN nggak perlu memberi tahu? Macam apa itu?" ucapnya.
Sebelumnya, PLN pernah menjelaskan bahwa tender ulang akan memakan waktu yang sangat panjang, pembangunan PLTU Jawa 5 bisa molor sampai lebih dari 1 tahun. Lelang ulang saja sudah memakan waktu 8 bulan, belum lagi menunggu pemenang lelang mendapat pembiayaan (financial close).
Kalau PLN langsung menunjuk langsung Indonesia Power tanpa lelang ulang, jadwal konstruksi PLTU Jawa 5 bisa dikejar. PLTU Jawa 5 pun bisa selesai dalam waktu sekitar 4 tahun, dan mulai beroperasi di 2019 atau 2020.
Tapi Indonesia Power tidak bisa sendirian karena pembangunan PLTU Jawa 5 butuh dana sangat besar, diperkirakan mencapai Rp 30 triliun. Maka anak usaha PLN itu akan bekerja sama dengan swasta untuk pembangunan pembangkit 2.000 MW ini. (wdl/wdl)
