Pakai Cara Ini Subsidi Elpiji 3 Kg Bisa Dipangkas Rp 18 Triliun

Pakai Cara Ini Subsidi Elpiji 3 Kg Bisa Dipangkas Rp 18 Triliun

Michael Agustinus - detikFinance
Jumat, 09 Sep 2016 16:35 WIB
Foto: Dina Rayanti-detikFinance
Jakarta - Kementerian ESDM saat ini sedang melakukan uji coba sistem distribusi tertutup untuk elpiji 3 kilogram (kg) di Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Distribusi tertutup dilakukan dengan pendataan, lalu dibagikan kartu khusus kepada masyarakat yang dinilai berhak mendapatkan elpiji subsidi. Kartu khusus tersebut dikeluarkan oleh 3 bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI.

Kartu dibagikan pada rumah tangga dan usaha mikro. Masing-masing pemegang kartu hanya boleh membeli 3 tabung elpiji 3 kg setiap bulan. Ini untuk mencegah elpiji 3 kg dikonsumsi oleh usaha besar, misalnya restoran.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, mengungkapkan bahwa sistem distribusi tertutup yang diuji coba di Tarakan itu bisa menekan "kebocoran" subsidi elpiji hingga 15%. Besaran subsidi elpiji mencapai Rp 28 triliun per tahun, maka negara bisa hemat sekitar Rp 3,5 triliun.

"Kalau distribusi tertutup akan menghemat dari sisi kebocoran ke restoran dan sebagainya, subsidi turun sekitar 10-15%," ujar Wirat dalam diskusi di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Sebetulnya penghematan subsidi elpiji 3 kg bisa lebih besar lagi, yaitu jika penerima subsidi elpiji dibatasi lebih sempit lagi, hanya untuk 15,5 juta rumah tangga miskin menurut data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan 2,29 juta usaha mikro.

Penghematan anggaran negara dapat mencapai Rp 18 triliun dengan perhitungan rata-rata subsidi elpiji 3 kg dalam setahun terakhir sebesar Rp 4.300/kg.

"Kalau kita sesuaikan hanya untuk rakyat miskin, yang berhak hanya 15,5 juta rumah tangga dan 2,29 juta usaha mikro, subsidi bisa turun Rp 18 triliun dari Rp 28 triliun menjadi Rp 10 triliun," papar Wirat.

Tapi penerapan distribusi tertutup hanya untuk masyarakat miskin tak mudah dilaksanakan, butuh persiapan sangat matang. Yang pertama-tama harus dilakukan adalah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) soal subsidi elpiji.

Dalam Perpres yang berlaku sekarang, elpiji subsidi boleh dikonsumsi oleh rumah tangga dan usaha mikro, rumah tangga tidak dibatasi apakah miskin atau tidak. Ketentuan penerimanya perlu diubah menjadi untuk rumah tangga miskin dan usaha mikro.

Setelah itu perlu dilakukan sosialisasi agar masyarakat memahami siapa saja yang layak menerima subsidi elpiji, dan tidak layak menerima subsidi elpiji.

Selain itu, kalau pemerintah hanya menyediakan elpiji 3 kg hanya untuk 15,5 juta rumah tangga, maka kebutuhan elpiji non subsidi untuk puluhan juta rumah tangga lainnya harus dijamin. Alternatif dari elpiji 3 kg, yaitu elpiji tabung 5,5 kg, harus tersedia dalam jumlah cukup di mana-mana.

"Pada saat yang beli elpiji 3 kg hanya boleh 15,5 juta rumah tangga, yang dapat paket perdana elpiji sejumlah 54,9 rumah tangga beli elpiji di mana? Tentu harus kt siapkan, elpiji 5,5 kg harus sudah tersebar dimana-mana. Sosialisasinya juga. Kalau nggak, nanti kita dimarahi ibu-ibu," Wirat menuturkan.

Tapi pencabutan subsidi elpiji 3 kg untuk masyarakat mampu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Dalam RAPBN 2017, pemerintah masih menganggarkan subsidi elpiji untuk rumah tangga dan usaha mikro, dengan sistem distribusi terbuka.

Sistem distribusi tertutup untuk elpiji subsidi masih baru mulai diperluas penerapannya tahun depan, pengurangan subsidi baru dimulai tahun 2018. "Usulan subsidi LPG kita di RAPBN belum dikurangi ini. Programnya jalan 2017, jadi efeknya baru 2018," tutupnya. (dna/dna)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads