Luhut Minta Solar Non Subsidi Dicampur Biodiesel, Ini Langkah Pertamina

Jakarta - Pemerintah mewajibkan para pemegang izin usaha niaga bahan bakar minyak (BBM) untuk mencampur solar dengan 20% bahan bakar nabati (BBN) alias biodiesel. Program ini dikenal dengan nama mandatori biodiesel 20% alias B20.

Namun B20 sejauh ini baru berjalan untuk solar subsidi saja. Solar non Public Service Obligation (PSO) yang tak disubsidi masih belum dicampur dengan biodiesel.

Plt Menteri ESDM, Luhut Binsar Pajaitan, pekan lalu memanggil PT Pertamina (Persero) terkait masalah ini. Luhut ingin solar non subsidi juga dicampur biodiesel.

Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang, mengatakan saat ini memang baru solar PSO saja yang sudah dicampur biodiesel 20% karena sudah ada subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sawit. Sementara untuk solar non PSO, belum ada subsidi biodiesel.

Maka Pertamina meminta subsidi agar program B20 bisa dijalankan juga untuk solar non PSO. Kalau Pertamina dipaksa menjalankan B20 tanpa adanya subsidi, harga solar non PSO akan jadi makin mahal akibat tingginya harga biodiesel. Konsumen utama solar non subsidi, yakni industri, akan terpukul.

"Kami hitung dulu kebutuhan subsidinya supaya nggak memberatkan industri, jadi nggak menambah harga," kata Bambang kepada detikFinance di Jakarta, Senin (12/9/2016).

Bambang mengusulkan, agar BPDP Sawit tidak hanya menanggung selisih harga biodiesel solar PSO, tapi juga untuk solar non PSO. Pihaknya masih menghitung secara rinci berapa besaran dana yang dibutuhkan.

"Agar sama harganya dengan yang PSO, selisihnya jadi ditanggung BPDP Sawit. Tapi belum dihitung detail. Kita mau lihat semua," tukasnya.

Sebelumnya, Luhut menegaskan kepada Pertamina, bahwa B20 tidak hanya untuk solar PSO, BUMN perminyakan itu harus mengikuti aturan yang sudah dibuat pemerintah.

"Kemarin saya panggil Pertamina, saya bilang 'eh kau jangan macam-macam. Sekali pemerintah mengeluarkan Keppres, kamu harus menghormati itu Keppres. Kalau enggak pilihannya dua, saya coret atau kau (direktur Pertamina) berhenti," tandas Luhut.

Dia menambahkan, program B20 ini akan sangat bermanfaat bagi jutaan petani kelapa sawit di Indonesia bila benar-benar terimplementasi dengan baik.

"Sekarang 4-5 juta hektar (ha) dari 9 juta ha lahan sawit itu adalah milik petani kecil. Kalau harganya kita sudah naik, yang menikmati siapa? Petani kita. Betul banyak petani berdasi, tapi kalau 5 juta ha dikaitkan dengan satu keluarga ada 3 orang, sudah 15 juta orang yang menikmati," tutupnya. (wdl/wdl)