Ini Alasan Listrik Mikro Hidro Masih Minim di Indonesia Timur

Jakarta - Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2015 (Permen ESDM 19/2015), pemerintah menetapkan Feed in Tariff yang dinilai ekonomis untuk listrik yang dihasilkan pembangkit listrik mikro hidro (PLTMH), yaitu sekitar Rp 1.560-2.080/kWh.

Dalam RAPBN 2017 juga disiapkan subsidi energi baru terbarukan (EBT) sebesar Rp 1,3 triliun, Rp 520 miliar di antaranya untuk mikro hidro. Kebijakan-kebijakan ini diambil pemerintah untuk mendorong pengembangan EBT di Indonesia, termasuk energi mikro hidro.

Diharapkan regulasi-regulasi itu dapat menarik minat investor untuk menggarap potensi energi mikro hidro di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil di Indonesia Timur yang masih kekurangan pasokan listrik.

PT PLN (Persero) pun ingin PLTMH lebih banyak di Indonesia Timur. Sebab, harga listrik dari mikro hidro memang relatif mahal untuk Pulau Jawa yang sudah didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Dengan bahan bakar batu bara, biaya produksi listrik hanya sekitar Rp 800/kWh, jauh di bawah harga listrik dari mikro hidro.

Tapi untuk melistriki Indonesia Timur, PLTMH terhitung cukup efisien. Pulau-pulau di Maluku misalnya, banyak yang terpaksa masih menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berbahan bakar solar, biaya produksi listriknya mencapai Rp 3.600/kWh. Sedangkan harga listrik dari mikro hidro hanya separuhnya.

Kendati demikian, PLTMH masih minim di Indonesia Timur, lebih banyak berkembang di Jawa dan Sumatera. Dari 84 PLTMH yang memasok listrik jaringan PLN, 47 di antaranya ada Jawa, 15 di Sumatera, sisanya di Nusa Tenggara dan Sulawesi.

Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana, mengungkapkan bahwa Independent Power Producer (IPP) memang lebih tertarik membangun PLTMH di Jawa dan Sumatera.

Kemungkinan karena konsumsi listrik di Jawa dan Sumatera jauh lebih besar. Kalau di Indonesia Timur, kebutuhan listriknya lebih sedikit. IPP tentu ingin PLN membeli listriknya sebanyak mungkin, maka lebih baik ke daerah yang pasarnya terjamin.

Bisa jadi juga karena penyebab-penyebab lain, mungkin Feed in Tariff yang masih kurang ekonomis, dan sebagainya.

"Nggak banyak investor yang mau ke sana (Indonesia Timur). Apakah karena tarif kita kurang menarik, pasarnya di sana sedikit, atau penyebab lain," ujar Rida kepada detikFinance di Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Untuk sementara, pemerintah yang membangun PLTMH di kawasan Indonesia Timur karena kurangnya minat swasta. "Makanya PLTMH kebanyakan di sana dibangun dengan APBN, pasarnya masih kecil. Mungkin 500 KW sudah cukup untuk 1 kecamatan, beda dengan di Jawa yang pasti laku," tuturnya.

Selain itu, potensi energi mikro hidro memang ada di Jawa. Tak semua daerah punya sungai-sungai yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik.

"Kalau di semua daerah dan semua pulau ada sungainya sih nggak apa-apa. Tapi sungainya kebanyakan adanya di Jawa. Masak dibiarkan saja?" ucap Rida.

Meski di Jawa sudah banyak PLTU yang harga listriknya lebih efisien, Rida meminta PLTMH-PLTMH tetap dibangun. Alasannya, PLTMH tak menimbulkan polusi seperti PLTU, sumber energinya pun tak akan habis. Energi terbarukan tidak boleh dikesampingkan hanya karena masalah harga.

"Kalaupun di Jawa banyak PLTU yang lebih murah, atas nama lingkungan boleh lah didahulukan. Sekarang semua orang seolah-olah hanya berpikir bahwa pembangkit batu bara murah dan EBT mahal. Padahal ini sudah jadi komitmen nasional, PP KEN (Kebijakan Energi Nasional) sudah menargetkan EBT 23% di 2025," pungkasnya. (ang/ang)