Diminta Campur Solar Non Subsidi dengan Biodiesel, Ini Respons Pertamina

Jakarta - Pemerintah telah mewajibkan para pemegang izin usaha niaga bahan bakar minyak (BBM) untuk mencampur solar dengan 20% bahan bakar nabati (BBN) alias biodiesel. Program ini dikenal dengan nama B20.

Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman sekaligus Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Luhut Panjaitan, memberi arahan agar program B20 tidak hanya menyasar solar subsidi (Public Service Obligation/PSO) saja, tapi juga solar non subsidi.

Saat ini, baru solar PSO saja yang dicampur biodiesel 20% karena sudah ada subsidi untuk biodiesel dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sawit. Sementara untuk solar non PSO, belum ada subsidi biodiesel.

Pagi ini, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto, dipanggil Luhut ke Kantor Kementerian ESDM. Pertamina diminta mencampur solar non PSO dengan biodiesel.

Dwi menyatakan bahwa Pertamina siap menjalankan B20 untuk solar non subsidi. Tapi, Dwi menggarisbawahi, jangan cuma Pertamina saja yang diminta menjalankan B20.

Badan-badan usaha swasta pemegang izin usaha niaga bahan bakar minyak (BBM) juga harus diwajibkan, harus berlaku untuk semua pelaku usaha.

"Intinya bagaimana agar kebijakan B20 itu bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Pertamina siap saja, yang penting itu diterapkan untuk seluruhnya. Kan solar non PSO itu kan ada swasta juga," ujar Dwi saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/9/2016).

Dwi meminta semua pelaku usaha diperlakukan sama soal kewajiban mencampur solar dengan biodiesel ini, baik badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta. Jangan hanya Pertamina saja yang didorong. "Terkait masalah sanksi apabila tidak diterapkan, harus semua dong. Harus berlaku untuk semua," ucapnya.

Dalam pertemuan tadi, Dwi menambahkan, Kementerian ESDM sudah berjanji akan memberi sanksi pada badan usaha swasta yang tidak menjalankan mandatori B20. "Disepakati juga tadi, Kementerian ESDM akan memonitor untuk keseluruhan," tutupnya.

Untuk sementara masih harus dicari solusi agar mandatori B20 juga dijalankan untuk solar non PSO. Kalau dipaksakan menjalankan B20 tanpa adanya subsidi, harga solar non PSO akan jadi makin mahal akibat tingginya harga biodiesel.

Konsumen terbesar solar non PSO adalah industri. Kalau solar untuk industri mahal, tentu daya saing industri jadi berkurang. Maka harga solar non PSO harus dijaga jika harus dicampur biodiesel juga.

Pemerintah dan BPDP sawit telah menyiapkan beberapa skenario agar mandatori biodiesel juga dapat dijalankan untuk solar non subsidi. Opsi-opsi ini masih dibicarakan lebih lanjut. (hns/hns)