Subsidi Energi Terbarukan Ditolak DPR, Sudirman Said: Ini Berita Duka

Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak rencana pemerintah untuk penganggaran subsidi terhadap energi baru terbarukan (EBT) yang sebesar Rp 1,1 triliun. Hal ini menjadi berita duka bagi Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Sudirman menjelaskan, awalnya anggaran yang diajukan adalah Rp 2 triliun. Kemudian dikarenakan alasan tekanan dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengurangi porsi anggaran menjadi Rp 1,1 triliun.

Akan tetapi saat anggaran diajukan ke DPR, justru mendapat penolakan. Alasan yang muncul adalah skema subsidi tidak cocok dengan rencana tersebut.

"Minggu lalu kita dapat berita duka, hanya (kurang dari) Rp 2 triliun subsidi untuk EBT, tapi tidak bisa," ungkapnya saat menjadi pembicara pada diskusi ketahanan energi yang diselenggarakan Sinergi Bakti Nusantara dan Kenta Institue di Universitas Gajah Mada (UGM), Jakarta, Sabtu (24/9/2016).

"Sikap politik kawan-kawan kita di DPR ini seperti melihat bahwa ini hal yang tidak penting. Jadi orientasi pada pembangunan riil capacity, pada pembangunan aspek strategis, pembangunan kapasitas nasional itu sangat rendah. Dan itu berakibat daya saing kita makin hari makin lemah," papar Sudirman.

Hal tersebut juga dikomentari oleh Mantan Direktur Utama PT PLN persero Nur Pamudji. Nur masih belum paham alasan penolakan yang dikemukakan oleh para anggota dewan.

"Saya belum membaca alasan, sehingga sulit untuk diperdebatkan," terangnya pada kesempatan yang sama," kata Nur pada kesempatan yang sama.

Ke depan memang seharusnya EBT yang menjadi energi masa depan di Indonesia. Sebab minyak, gas serta batubara itu akan habis. Walaupun dalam rentang waktu yang tidak sama. Sehingga pemerintah harus mencari upaya pengembangan produksi EBT.

"Energi yang kita pakai sekarang itu akan habis, maka pelu energi baru terbarukan untuk masa depan," pungkasnya. (mkl/ang)