Sudirman Said Cerita Sulitnya Bangun Kilang dan Pembangkit Listrik di RI

Jakarta - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menceritakan sulitnya pembangunan kilang minyak, pembangkit listrik dan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di dalam negeri. Padahal semua orang tahu bahwa ketiga hal tersebut sangat dibutuhkan.

Terkait dengan pembangunan kilang, Sudirman menilai awalnya tidak ada keterkaitan dengan mafia. Namun setelah dipelajari, banyak hal-hal yang sepertinya menghambat pembangunan dan mengarahkan agar pemerintah terus melakukan impor.

"Dalam perjalanan 21 bulan, makin hari makin yakin keduanya berhubungan. Tidak ada bukti keras berhubungan, tapi nalar saya mengatakan demikian," terang Sudirman dalam diskusi ketahanan energi yang diselenggarakan Sinergi Bakti Nusantara dan Kenta Institute di Universitas Gajah Mada (UGM), Jakarta, Sabtu (24/9/2016).

"Misalnya, saya kira banyak ahli yang prediksi pada 2008, ke depan itu akan crossing antara kemampuan minyak dengan kebutuhan. Saya kira akan ada gap. Tapi pertanyaannya kenapa tidak dibangun, ngebut eksplorasi dan kapasitas pengilangan. minimal ketergantungan pada produk itu berkurang," paparnya.

Isu yang mencuat adalah bahwa pembangunan kilang tidak ekonomis. Artinya bahwa pemerintah maupun badan usaha akan selalu rugi bila membangun kilang.

"Dari sisi kemafiaan, ada satu drive atau forces policy making yang mempengaruhi pemangku kebijakan kilang mahal, tidak ekonomis. Ya tidak ekonomis, tapi lebih tidak ekonomis mana kalau kita tergantung pada impor," terang Sudirman.

Hal yang senada terjadi di pembangkit listrik, di mana pemerintah mencanangkan program pembangunan 35.000 megawatt. Semua pihak, menurut Sudirman sepakat bahwa energi baru terbarukan menyimpan potensi untuk dikembangkan sebagai energi masa depan. Namun juga tidak terealisasi.

"Kenapa Program seperti 10.000 mw mengalami tantangan besar, semua orang tahu potensi EBT ditulis dalam UU energi, dalam KEN, tapi tidak ada dorongan kuat," ujarnya.

Banyak juga yang menyuarakan bahwa EBT memakan biaya investasi yang mahal. Menurut Sudirman, hal itu lebih besar kepada upaya menghambat pembangunan.

"Menurut saya kendala listrik lebih banyak aspek sosial politik dibanding teknis, dari hal pembebasan tanah sampai siapa yang mendapatkan alokasi dan berapa. Dan ketika PLN dihadapkan pada kenyataan, ternyata developernya rata-rata punya keterkaitan politik. Itu kesulitan besar," ungkap Sudirman.

Sudirman masih optimis Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mampu membereskan persoalan tersebut. "Saya punya keyakinan, kalau pemimpin kita lurus banyak orang yang bisa bergabung. Menurut saya, Presiden membereskan mafia bukan teknis semata, tapi soal leadership. Soal kelurusan pemimpin nasional," pungkasnya. (mkl/ang)