Bos Perusahaan Tambang Brasil Datang ke DPR, Ini yang Dibahas

Jakarta - Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk (INCO), Nico Kanter, sore ini datang ke Gedung DPR untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR. Selain Nico, hadir juga Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan Dirjen Planalogi Kementerian LHK.

RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Fadel Muhammad dan dihadiri 14 Anggota Komisi VII DPR dari 7 fraksi. RDP dibuka pukul 15.30 WIB.

Fadel menuturkan, RDP ini diadakan karena adanya surat dari Vale yang meminta audiensi untuk menjelaskan masalah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) mereka di Sulawesi.

"Kita awali pertemuan ini karena ada surat permohonan audiensi izin pinjam pakai kawasan hutan untuk PT Vale di Sulawesi. Rapat intern memutuskan kita buat RDP saja," kata Fadel saat membuka RDP di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Nico mengatakan, pihaknya tidak mendapatkan IPPKH sesuai yang dibutuhkan untuk kelangsungan operasi produksi pertambangannya.

"Status IPPKH sangat penting untuk operasi kami di Sulawesi Tenggara, Tengah, dan Selatan. Luas IPPKH kami 16.000 ha di Blok Sorowako, Blok Bahadopi, dan Blok Pomalaa. Ada kebijakan moratorium izin kehutanan untuk pertambangan. Di sisi lain kami butuh izin ini untuk kesinambungan operasi di Sorowako," ujarnya.

Nico menambahkan, kapasitas produksi smelter Vale terus meningkat, perlu tambahan lahan untuk tambang maupun smelter. Maka Vale ingin masalah IPPKH ini bisa segera diselesaikan.

"Kapasitas produksi kami terus meningkat, saat ini bisa mencapai 80.000 metrik ton per tahun untuk nikel kadar 78%," pungkasnya. (ang/ang)