PR Prioritas Jonan: Masalah Proyek 35.000 MW Hingga Freeport

Jakarta - Menteri ESDM, Ignasius Jonan, yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat pekan lalu, harus menyelesaikan setumpuk persoalan di Kementerian ESDM.

Apa saja masalah yang menjadi prioritas Jonan?

Dalam sambutannya usai serah terima jabatan Menteri ESDM pagi ini, Jonan menyatakan bahwa semua masalah tentu harus diperhatikan dan diupayakan selesai. Tapi yang pertama-tama mendapat perhatian khusus dari dirinya adalah peningkatan kemampuan teknis Kementerian ESDM.

"Kalau prioritas, semua prioritas, dikerjakan semaksimal mungkin. Capacity building jadi hal amat penting sekali. Saya berharap kementerian ini betul-betul jadi kementerian yang paham teknis. Kalau dulu saya di transportasi, doktor bidang kereta api tapi nggak bisa mengoperasikan stasiun kereta itu diketawain. Kalau kita ngomong, kita harus bisa mengerjakan. Kalau cuma bisa ngomong, nggak bisa mengerjakan, itu namanya kolumnis," ucap Jonan dalam sambutannya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (17/10/2016).

Kemudian soal program listrik 35.000 MW, Jonan menyatakan bahwa yang penting bukan cuma pembangunan pembangkit listriknya, tapi juga jaringan transmisi dan distribusi agar listrik bisa sampai ke masyarakat.

"Yang jadi target 35 GW adalah electricity coverage, ini jadi fokus sangat penting. Kalau ada power plant, transmisinya tidak cukup, kan percuma. Lumayan kan saya sehari sudah belajar?" tuturnya.

Lalu di sektor mineral dan batu bara (minerba), Jonan ingin segera menyelesaikan rencana relaksasi ekspor konsentrat dan mineral mentah. "Minerba ada tantangan tersendiri, mengenai konsentrat dan sebagainya. Tapi tolong media jangan tanya yang susah-susah dulu ya, ini baru sertijab," ucap Jonan.

Masalah-masalah lain yang menjadi fokus utama adalah pengembangan Blok Masela, Blok East Natuna, penyelesaian revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 (PP 79/2010), divestasi saham Freeport, revisi Undang Undang Migas, revisi Undang-Undang Minerba, hingga mahalnya harga gas industri.

"Misalnya membangun Masela, masyarakat setempat harus menikmati benefitnya. Soal Masela, East Natuna, draft PP 79, masalah Freeport, masalah Newmont, revisi UU Migas dan Minerba. Mengenai harga gas, apakah zonasi dan sebagainya, yang paling efisien untuk rakyat itu apa," paparnya.

Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) pun tak boleh dilupakan. Apalagi Indonesia sudah menandatangani komitmen untuk mengurangi emisi dalam pertemuan COP 21 di Paris tahun lalu.

"Terakhir, jangan alergi terhadap teknologi baru. Kita sudah menandatangani COP 21. Ini komitmen bangsa, ya harus dikerjakan," tutupnya. (hns/hns)