Harga BBM di Papua Sama dengan Jawa, Jokowi: Puluhan Tahun Rp 100.000/Liter

Yahukimo - PT Pertamina (Persero) memiliki program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga Untuk Papua guna menyediakan BBM dengan harga yang sama secara nasional bagi masyarakat di wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau di Papua. Melalui program ini, masyarakat Papua kini bisa merasakan harga BBM yang sama seperti yang telah ditetapkan secara nasional.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan program ini langsung di Yahukimo, Papua. Jokowi mengatakan, program ini sejatinya digagas demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasalnya, selama ini masyarakat di wilayah Papua, terutama yang jauh dari akses transportasi kerap mendapatkan harga yang jauh dari harga normal atau wajar seperti yang ada di Jawa dan Sumatera.

"BBM satu harga merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa sudah berpuluh-puluh tahun harga yang ada di Indonesia barat dan tengah, harganya seperti yang sekarang (Rp 6.450). Sedangkan sudah berpuluh tahun di Papua harganya dari Rp 50 ribu, Rp 60 ribu, bahkan sampai Rp 100 ribu per liter. Kalau di Jawa ada kenaikan Rp 1.000 saja sudah demo semuanya, di sini harga Rp 60.000-100.000 per liter bertahun-tahun rakyat diam," ujar dia sesaat setelah peresmian penetapan BBM Satu Harga Untuk Papua di Bandara Nop Gliat Dekai di Yahukimo, Papua, Selasa (18/10/2016).

Pertamina sebagai BUMN yang bertanggung jawab dalam penyediaan lembaga penyaluran BBM kemudian diminta mencari jalan keluar dan akhirnya menggagas program ini. BBM satu harga sendiri menjadi keinginan pemerintah agar seluruh wilayah di Indonesia bisa mendapatkan BBM dengan harga yang sama berlaku secara nasional. Pertamina dalam hal ini akan membangun lembaga penyalur BBM di daerah yang belum ada SPBU ataupun APMS nya.

"Saya menyadari Pertamina juga mengeluarkan biaya yang besar untuk mensubsidi angkutan ini. Tetapi saya kira Pertamina juga bisa mengkompensasi dari usaha lain di bidang migas, ada cross subsidi. Sehingga mewujudkan keadilan," katanya.

"Saya yakin juga Pertamina dapat mengemban tugas ini dengan baik melalui efisiensi, tanpa mengurangi keuntungan yang ada dan saya kira sebagai BUMN. Pertamina juga sudah banyak memperoleh hak-hak istimewa untuk berbisnis. Jadi wajar pemerintah memerintahkan untuk mengemban tugas mewujudkan keadilan di harga BBM," ujar dia.

Selain itu, Pertamina juga akan melakukan pengiriman BBM via laut dan udara, sebagai alternatif selain darat. Tiga unit pesawat air tractor dengan kapasitas 4 kilo liter pun diimpor dari Kanada oleh anak usahanya PT Pelita Air Service. Selanjutnya Pertamina akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk percepatan infrastruktur jalan darat dan sub penyalur sekaligus meningkatkan kapasitas storage APMS di daerah pegunungan tengah dan Kabupaten Jayawijaya. (dna/dna)