Jokowi Ingin Harga BBM Papua Sama Dengan di Jawa, Ini Langkah ESDM

Jokowi Ingin Harga BBM Papua Sama Dengan di Jawa, Ini Langkah ESDM

Michael Agustinus - detikFinance
Rabu, 19 Okt 2016 10:27 WIB
Jokowi Ingin Harga BBM Papua Sama Dengan di Jawa, Ini Langkah ESDM
Foto: Eduardo Simorangkir
Jakarta - Presiden Joko Widodo pada Selasa (18/10/2016) kemarin meresmikan Program BBM Satu Harga di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua. Jokowi ingin harga bahan bakar minyak (BBM) sama di seluruh Indonesia agar berkeadilan.

Kalau harga premium dan solar di Jawa Rp 6.450/liter dan Rp 5.150/liter, warga Papua juga harus bisa membeli dengan harga yang sama. Saat ini harga BBM di daerah pegunungan Papua sangat mahal, Rp 60.000-100.000/liter.

Kementerian ESDM mengaku telah menjalankan dan menyiapkan berbagai kebijakan sebagai upaya menghilangkan disparitas harga BBM di Indonesia bagian Barat dan Indonesia Timur. Misalnya berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk distribusi BBM ke kawasan-kawasan terpencil.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Banyak yang sudah jalan. Salah satunya pengiriman BBM pakai pesawat ke daerah-daerah remote yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Kita terus berkoordinasi dengan Pertamina," kata Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, saat dihubungi detikFinance, Rabu (19/10/2016).

Wirat juga terus membangun infrastruktur-infrastruktur untuk mendukung pasokan BBM ke daerah-daerah terpencil dan terluar, misalnya dengan membangun tangki-tangki penyimpanan BBM dan menugaskan Pertamina membuat APMS (Agen Premium dan Minyak Solar).

"Kita siapkan juga tahun depan dibangun tangki-tangki BBM dan APMS," ucap Wirat.

Pembangunan tangki-tangki ini dilakukan untuk memperkuat stok BBM di daerah-daerah terpencil. Distribusi BBM ke pulau-pulau terpencil akan terhambat kalau gelombang laut sedang tinggi, kapal pengangkut BBM tak bisa berlayar.

Dengan adanya tangki-tangki ini, masih ada stok BBM untuk beberapa bulan selama gelombang laut masih tinggi.

"Kita usulkan tangki ini bisa untuk (stok BBM) 2-3 bulan. Ini dibangun dengan dana dari APBN," cetus Wirat.

Sedangkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan APMS di daerah terpencil akan dibangun dengan uang sendiri oleh Pertamina, tidak menggunakan dana APBN. Tahun 2017 Pertamina menganggarkan Rp 54 miliar untuk menyediakan SPBU dan APMS ke berbagai wilayah remote.

"Tadinya dianggarkan di APBN Rp 54 miliar. Tapi Pertamina menyatakan sanggup. Jadi pemerintah membangun tangki BBM saja, SPBU dan APMS menggunakan dana Pertamina," Wirat menjelaskan.

Selain itu, Kementerian ESDM juga mendorong pihak swasta agar mau membangun SPBU di daerah-daerah pedalaman, misalnya pegunungan Papua. Caranya dengan menawarkan margin yang tinggi untuk distribusi BBM ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

"Kita sedang siapkan Peraturan Menteri ESDM untuk mengatur itu. Margin distribusi kan sekarang dipukul rata Rp 300/liter di semua daerah. Nantinya akan beda-beda sesuai region. Di Papua lebih tinggi dari di Jakarta, sehingga ekonomis. Kalau pun volume penjualan di sana (Papua) kecil, kan margin-nya lebih tinggi dari di Jakarta, jadi tetap ekonomis," pungkasnya.



(ang/ang)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads