Sri Mulyani: Subsidi BBM Dikurangi Bukan Berarti Tak Berpihak ke Masyarakat

Jakarta - Pemerintah mengambil langkah besar di awal jabatan, dengan pemangkasan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Konsekuensinya, BBM jenis Premium tidak lagi disubsidi, dan solar hanya diberikan subsidi Rp 1.000 per liter sebelumnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, membantah bila kebijakan itu disebut meniadakan pemihakan pemerintah terhadap masyarakat. Justru ini sebenarnya lebih meningkatkan perhatian kepada masyarakat miskin.

"Subsidi yang sifatnya konsumtif bekurang, namun pemihakan kami ke kelompok miskin bertambah. Jumlah PKH (Program Keluarga Harapan) naik, justru kami lindungi mereka lebih banyak. Peneriman bantuan iuran yang tadinya 88,2 juta orang menjadi 92,4 juta orang, dan iuran naik," ungkap Sri Muiyani, dalam jumpa pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Selanjutnya meningkatkan pagu untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan memberi subsidi bunga, yang tadinya 22% menjadi 9%. Sekarang pagu untuk KUR mencapai Rp 100 triliun. "Makanya kalau dilihat skema subsidi turun, maka itu jangan sampai bisa salah kesimpulan," tegasnya.

Pemerintah juga merancang kebijakan dana desa sejak awal 2015. Nilainya pun terus mengalami peningkatan, dari Rp 20 triliun menjadi Rp 47 triliun pada tahun ini. "Ada tambahan kebijakan belanja lain yang sifatnya pemihakan, seperti transfer ke daerah melonjak," imbuhnya.

Menurut Sri Mulyani, kebijakan belanja harus dilihat secara komperhensif. Ada memang pengurangan pada satu komponen, akan tetapi ada penambahan pada sisi lainnya untuk mencapai target yang lebih tepat.

"Kami katakan kebijakan APBN membuat sisi belanja lebih tepat sasaran dan menyelesaikan masalah ke masalah inti, yakni kemiskinan. Kebijakan dalam belanja pendidikan dan kesehatan juga alami kenaikan," papar Sri Mulyani. (mkl/wdl)