Ditawari Bagi Hasil 40% Minyak Blok East Natuna, Ini Jawaban Pertamina

Jakarta - Pemerintah telah menyodorkan Production Sharing Contract (PSC/kontrak bagi hasil) Blok East Natuna kepada Pertamina, ExxonMobil, dan PTT. Dalam PSC ini, konsorsium Pertamina ditawari bagi hasil (split) minyak sebesar 40%.

Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam, menyambut baik tawaran pemerintah ini. Menurutnya, bagi hasil sebesar 40% cukup ekonomis untuk pengembangan minyak di struktur AP.

"Terkait dengan besaran split tersebut, menurut perhitungan Pertamina masih bisa ekonomis walaupun tantangannya cukup banyak," kata Alam melalui pesan singkat kepada detikFinance di Jakarta, Sabtu (29/10/2016).

PSC Blok East Natuna yang ditawarkan pemerintah sekarang baru mengatur secara detail syarat dan ketentuan untuk pengembangan minyak di struktur AP. Sedangkan untuk pengeboran di struktur AL (gas) belum diatur jelas karena masih menunggu hasil kajian mengenai teknologi yang cocok untuk pengembangan gas di sana, serta bagaimana pemasarannya (Technology and Marketing Review/TMR).

Bagi hasil untuk gas belum ditentukan, TMR ditargetkan selesai akhir 2017. Pemerintah berjanji akan menyesuaikan PSC setelah studi untuk pengembangan gas di East Natuna selesai.

Meski split untuk gas belum jelas, Alam mengatakan, Pertamina mendukung pemerintah yang ingin segera ada aktivitas di Blok East Natuna. Pertimbangan untung rugi pun lebih dikesampingkan oleh Pertamina.

Lokasi Blok East Natuna termasuk dalam 9 garis batas di Laut Cina Selatan yang diklaim China sebagai wilayahnya. Maka blok yang memiliki cadangan gas sebesar 46 triliun kaki kubik (TCF) ini harus segera digarap untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia.

"Untuk Blok East Natuna, target utama pengembangan di sana adalah gas di struktur AL. Namun mengingat perlunya segera ada aktivitas di East Natuna, maka kita berusaha mengembangkan dulu struktur AP yang mempunyai kandungan minyak," ucapnya.

Selanjutnya Pertamina akan berdiskusi dulu dengan ExxonMobil dan PTT, apakah mereka bersedia menandatangani PSC tersebut. Pemerintah berharap sudah ada jawaban di akhir bulan ini. (ang/ang)