Kementerian Keuangan Kuwait membentuk sebuah komite, yang tugasnya mengkaji semua subsidi yang diberikan pemerintah. Komite ini menyatakan, berencana secara bertahap mengurangi subsidi hingga hilang semua di 2020.
Demikian laporan yang dikutip AFP dari surat kabar Al-Qabas, Selasa (1/11/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soal subsidi juga menjadi perhatian kalangan legislatif di Kuwait. Pemerintah Kuwait sudah mendapatkan dukungan dari parlemen untuk menaikkan tarif listrik dan air untuk warga asing dan kalangan bisnis.
Lewat penghapusan subsidi bertahap, maka harga bensin atau Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kuwait akan naik.
Negara anggota OPEC ini tercatat mengalami penurunan penerimaan US$ 15,3 miliar di tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2016 lalu. Untuk tahun fiskal yang dimulai 1 April 2016, Kuwait memproyeksikan adanya defisit anggaran US$ 29 miliar, karena harga minyak yang masih turun. (wdl/drk)