Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, menyatakan ada sekitar 40 investor asing yang sudah berminat. Akan tetapi masih ada kendala dari sisi penetapan harga jual listrik kepada PT PLN (Persero).
"Harga yang diminta investor 17 sen per kwh, PLN inginnya di 10 sen per kwh. Ini kan nggak nyambung," kata Emil di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/11/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kita lagi menunggu sekarang," imbuhnya.
Bila keputusannya tetap 10 sen per kwhm berarti sisanya akan ditanggung oleh pemerintah kota. Menurut Emil, biaya yang dibutuhkan cukup besar untuk menutup selisih tersebut.
"Pemkot biaya sampahnya Rp 100 miliar/tahun. Dengan di beli PLN 17 sen per kwh, berarti saya akan bisa menggunakan untuk program lainnya. Kalau di bawah itu saya harus tambahkan puluhan miliar. Bolanya ada di PLN," jelas Emil.
Presiden Jokowi, kata Emil, meminta harga yang wajar. Sehingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN akan kembali berdiskusi untuk menentukan harga.
"Presiden minta yang wajar. Jadi di antara 10-17 sen per kwh. Kita ikut arahan yang pusat saja," tukasnya.
Hal yang senada juga diungkapkan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Risma mengharapkan harga jual listrik untuk PLTSa bisa dinaikkan menjadi 17 sen per kwh, dari yang sekarang diberlakukan untuk Surabaya 9 sen per kwh.
"Di Surabaya kan sekitar 9 sen per kwh. Kalau nanti disesuaikan, karena tadi katanya mau disesuaikan. Aku juga minta sama seperti itu, supaya tipping ke daerah turun," terang Risma pada kesempatan yang sama.
PLTSa di Surabaya sudah berjalan hampir dua tahun. Untuk pengembangan ke depan, menurut Risma memang dibutuhkan harga jual listrik yang lebih rendah.
"Dari daerah itu kan dipaksa untuk memproses itu supaya selesai masalah sampah di kota. Ya itu, nanti ada penyesuaian harga yang dibeli oleh PLN. Surabaya udah beroperasi 2015 dan ini sedang pembangunan terus. di 2019 nanti 10 megawatt (MW)," tukasnya. (mkl/wdl)











































