Apa Penyebab Pengembangan Panas Bumi di Daerah Terhambat?

Jakarta - Pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia terbilang lambat. Salah satu kendalanya, yakni penolakan warga sekitar lokasi pengembangan sumur panas bumi berada.

Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yunus Saefulhak mengatakan, penolakan masyarakat terkadang merupakan dampak dari kepentingan persaingan dalam pemilihan kepala daerah.

"Resistensi masyarakat ada 2 hal, pertama karena kemampuan (pemahaman) masyarakat atas sumber daya, masih ada anggapan geothermal itu seperti kasus Lapindo, padahal itu berbeda," ujar Yunus di acara diskusi 'Energi Kita' di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (6/11/2016).

"Kemudian sering juga resistensi bermuatan politis. Sering sekali politik dibawa-bawa, apalagi pas mendekati Pilkada. Kalau yang incumbent dukung geothermal, penentangnya biasanya kasih pemahaman yang salah ke masyarakat. Apalagi mereka tokoh masyarakat, jadi itu yang diikuti. Mestinya isu politik tak dikait-kaitkan," imbuhnya.

Masalah lainnya, kata Yunus, yakni masalah kesepakatan harga antara PT PLN dan pengembang geothermal yang terkadang menemui jalan buntu.

"Masalah ada di pricing, kita tahu energi geothermal punya keekonomian tersendiri. Tapi bagi PLN yang jadi single buyer, itu didasarkan atas biaya pokok penyediaan. Kalau mau bisnis geothermal, tentu lebih mahal dari batu bara," terang dia.

Dia melanjutkan, masalah pembebasan lahan pun juga masih jadi kendala klasik yang sampai saat ini masih sulit diatasi lantaran banyak instansi yang terlibat di dalamnya.

"Soal pembebasan lahan banyak sekali pihak yang terkait. Terutama dengan Kementerian Kehutanan, kalau hutan lindung bagaimana, kalau hutan konservasi bagaimana. Ini yang perlu dilakukan percepatan," pungkas Yunus. (drk/drk)