"Saya kira yang punya kepastian tinggi seperti listrik. Kemudian air, pelabuhan. Tapi prioritasnya ya listrik," ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang konstruksi dan infrastruktur, Erwin Aksa, kepada detikFinance, di sela acara ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum di Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa (8/11/2016).
Pemerintah sendiri telah membuka peluang kepada swasta untuk masuk ke sejumlah proyek yang ada dalam daftar Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dana APBN sendiri hanya mampu membiayai 40% dari jumlah di atas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk membangun infrastruktur dengan equity yang besar, kan swasta harus mencari equity dari lembaga pembiayaan equity yang mahal. Kita juga berharap pemerintah bisa memberikan solusi bagaimana memberikan pendanaan equity yang lebih baik dan murah," tambahnya.
Erwin sendiri berujar, proyek-proyek ini bisa terealisasi jika sejumlah proyek yang dimiliki pemerintah tersebut bisa terealisasi setengahnya saja dari dana APBN. Sisanya bisa mengandalkan pendanaan dari swasta.
"30% kan dibiayai oleh APBN. 20% BUMN. Jadi 50% swasta. Jadi kalau tercapai 60% dari APBN saja saya kira itu sudah bagus. Tinggal swasta ikut andil, saya rasa bagus itu," tukasnya. (hns/hns)











































