Pemerintah Tak Cuma Andalkan Program 35.000 MW untuk Terangi Papua

Jakarta - Papua adalah wilayah Indonesia yang paling tertinggal pembangunan infrastruktur kelistrikannya. Sekarang rasio elektrifikasi Papua baru 45%, dengan kata lain 55% Papua masih belum berlistrik dan gelap gulita ketika malam tiba.

Dari 12.000 desa di seluruh Indonesia yang belum terlistriki dengan baik, sekitar 3.500 di antaranya ada di Papua. Karena itulah, saat berkunjung ke Papua pada pertengahan Oktober 2016 lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus memerintahkan bahwa Papua harus segera dibuat terang benderang.

Untuk menggenjot pembangunan infrastruktur kelistrikan di Papua, Kementerian ESDM tak mau hanya mengandalkan program 35.000 MW. Sebab, proyek 35.000 MW fokusnya bukan untuk melistriki daerah-daerah terpencil. Porsi program 35.000 MW di Indonesia Timur juga kecil, misalnya di Papua 253 MW sampai 2019.

"Program 35.000 MW-nya PLN kan ke Indonesia Timur sedikit. Sedangkan kalau mengandalkan swasta (ke Indonesia Timur), dari sisi keekonomian belum menarik. Mungkin 1 desa hanya 300 KK (Kepala Keluarga), buat swasta lebih banyak riweh-nya daripada untungnya. Jadi harus negara yang hadir dulu," kata Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana, saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (8/11/2016).

Maka dibuat lah Program Indonesia Terang (PIT) yang tujuan utamanya menerangi desa-desa yang belum berlistrik, terutama di Indonesia Timur, termasuk Papua. PIT bukan untuk menambah total pasokan listrik seperti program 35.000 MW, tapi lebih pada pemerataan pembangunan kelistrikan.

"Proyek 35.000 MW lebih banyak menambah pasokan, konsentrasinya lebih banyak di Indonesia Barat, terutama Jawa karena mengikuti demand. Kita (PIT) lebih bnyk ke pemerataan dan kesetaraan bahwa di sana (desa terpencil) juga berhak mendapat infrastruktur dasar berupa listrik. Ukurannya bukan nambah (listrik), tapi jumlah KK dan desa yang terlistriki," papar Rida.

Dengan adanya program 35.000 MW yang dikombinasi dengan PIT ini, diharapkan rasio elektrifikasi Papua yang sekarang baru 45% bisa ditingkatkan sampai 80% pada 2019. "Kita ingin (rasio elektrifikasi) 97% secara nasional di 2019. Kalau 97% nasional, Papua sendiri harus 80%. Itu tantangan kita sampai 2019. Kita harus share our happiness ke saudara-saudara kita di sana," ujarnya.

Pemerintah memang tidak menyiapkan anggaran khusus untuk PIT dalam APBN 2017. Dana untuk PIT akan dikumpulkan dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Kementerian ESDM yang akan mengkoordinasikan kementerian-kementerian dan lembaga pemerintah untuk membangun infrastruktur kelistrikan di desa-desa terpencil tak berlistrik.

Selain itu, ke depan pemerintah juga akan melibatkan swasta dalam PIT. Swasta bisa ikut berperan lewat dana hibah dan Corporate Social Responsibility (CSR). Sebab, kemampuan APBN terbatas, perlu bantuan dari swasta juga supaya pembangunan lebih cepat.

"Kalau hanya mengandalkan APBN tidak mungkin bisa terlaksana segera, nggak tahu kapan selesainya. Sementara regulasi yang melibatkan swasta belum ada, anggarannya yang mengandalkan APBN. Hanya saja akan ada intensitas koordinasi antar K/L. Kemarin-kemarin nyaris tidak ada koordinasi antara ESDM, Kementerian PDT, dan lain-lain jalan sendiri-sendiri," cetus Rida.

Sementara ini, Kementerian ESDM akan fokus dulu mengkaji kondisi di setiap desa yang akan dilistriki, potensi energi lokal yang dapat dimanfaatkan untuk listrik, mempersiapkan masyarakatnya, dan sebagainya.

"Yang kita lakukan sekarang adalah mengecek semua data, baik demografi, potensi energinya, kondisi kelistrikannya. Untuk 1 desa yang sama-sama gelap pun treatment-nya bisa beda. Lagi-lagi verifikasi data dan kondisi sosial di sana menjadi penentu. Orang yang terbiasa di kegelapan lalu terang, kondisi psikologisnya harus kita maintain," tutupnya. (dna/dna)