Jonan: RI Hanya Butuh Tambahan Listrik 19.000 MW Sampai 2019

Jakarta - Menteri ESDM, Ignasius Jonan, pesimistis program 35.000 MW bisa terselesaikan seluruhnya pada 2019. Menurut perhitungannya, kemungkinan 19.000 MW saja yang selesai sampai 2019.

Tetapi hal itu tidak perlu dikhawatirkan, tidak akan terjadi krisis listrik pada 2019. Sebab, program 35.000 MW dibuat dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 7% per tahun, sedangkan pertumbuhan ekonomi dalam 2 tahun terakhir masih di kisaran 5%.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, maka tambahan pasokan listrik yang dibutuhkan untuk mendukung industri juga jadi lebih sedikit. Kata Jonan, 19.000 MW saja sudah cukup.

"35.000 MW jadi semua nggak di 2019? Menurut saya sulit. Tapi yang dibutuhkan kalau pertumbuhan ekonomi seperti sekarang sekitar 6% kira-kira 19.000 MW cukup, termasuk cadangan," kata Jonan dalam diskusi di Menara MNC, Jakarta, Jumat (11/11/2016).

Biasanya, pasokan listrik harus meningkat 1,3 kali pertumbuhan ekonomi. Jadi, misalnya tingkat pertumbuhan ekonomi 5%, kapasitas total pembangkit-pembangkit listrik harus bertambah kurang lebih 6,5%. Kapasitas total pembangkit listrik yang ada saat ini adalah 57.000 MW. Dengan asumsi ini, Jonan yakin 19.000 MW cukup sampai 2019.

Dia menambahkan, kalau pemerintahan sekarang bisa membangun 19.000 MW dalam 5 tahun saja itu sudah luar biasa. Sebab, pemerintahan-pemerintahan terdahulu belum pernah ada yang bisa menambah kapasitas listrik sampai sebesar itu.

"Pertumbuhan ekonomi itu kali 1,3 untuk tambahan pasokan listriknya. Mungkin 35.000 MW tidak bisa semua, yang dibutuhkan itu kira-kira 19.000 MW. Tapi bisa segitu saja dalam 5 tahun luar biasa. 10-20 tahun lalu rata-rata nggak ada 1.000 MW per tahun," ucap Jonan.

Saat ini, total pembangkit listrik di program 35.000 MW yang sudah selesai dibangun dan beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) sekitar 200 MW atau 0,5%. Sebagian besar masih dalam proses pembangunan, akan selesai kira-kira 19.000 MW hingga 3 tahun lagi.

"Sekarang yang sudah dibangun dan COD itu cuma sekitar 200 MW. Kalau yang dalam pembangunan dan kira-kira selesai sekitar 16.000 MW plus ada 3.000 MW yang sekarang akan konstruksi," tukasnya.

Target 35.000 MW sampai 2019 juga terlalu besar, pasokan listrik sebesar itu tak akan terserap seluruhnya pada 2019. Kalau 35.000 MW selesai tepat waktu malah berisiko merugikan PLN. Sebab dalam kontrak jual beli (Power Purchase Agreement/PPA) antara Independent Power Producer (IPP) sebagai pemilik pembangkit listrik dengan PLN sebagai pembeli listrik ada mekanisme Take Or Pay.

Berdasarkan mekanisme itu, PLN harus membayar setidaknya sekitar 80% dari kapasitas maksimal pembangkit listrik meski pasokan yang dipakai di bawah itu. Jadi misalkan pembangkit milik IPP berkapasitas 100 MW, tapi hanya 50 MW yang mengalir karena tak banyak industri yang menyerapnya. PLN tetap harus membayar untuk 80 MW meski pemakaian hanya 50 MW.

"Memang 35.000 MW itu baru terserap masyarakat dan industri 2024. Listrik itu kan ada Take Or Pay. PLN bisa jual atau tidak ke masyarakat tetap bayar. Yang bahaya kalau PLN nggak bisa menyalurkan, dia harus nombok," tutup Jonan.

(hns/hns)