Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'

Jakarta - Pencapaian pembangunan infrastruktur Indonesia masih belum sesuai dengan harapan. Rasio elektrifikasi negara tetangga, seperti Thailand (99%), Vietnam (98%), dan Malaysia (93%) masih jauh lebih tinggi dibanding rasio elektrifikasi Indonesia yang baru menyentuh angka 85%.

Pemerintah sendiri mempunyai program 35.000 MW, guna menghadapi fakta di atas. Namun demikian, program tersebut baru menyentuh angka 8.557 MW (23% proses konstruksi) hingga Oktober ini.

Ketua Tim Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo mengatakan, masalah tata ruang menjadi salah satu penyebab mundurnya target realisasi program tersebut.

"Financial closing masalah dengan tata ruang. Ini akan kita dorong dengan Kementerian ATR, tolong dong proyek ini masukkan dalam tata ruangnya, dulu kan ada BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional). Tapi kita tetap berkoordinasi dengan ATR untuk proyek yang ditetapkan ini, masuk ke tata ruang," katanya saat dijumpai dalam Rapat Kerja Nasional Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Selain itu, ketersediaan lahan juga menjadi faktor yang menghambat mega proyek ini. Menurutnya, dana yang dialokasikan ke dalam 'bank tanah' atau Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk membantu dalam membebaskan lahan sejumlah proyek masih relatif rendah.

Pemerintah pun diharapkan mau mengalokasikan dana LMAN dalam APBN Perubahan tahun depan guna memastikan pembiayaan ketersediaan lahan yang cukup.

"Tahun depan (LMAN) Rp 20 triliun. Jalan tol saja dia butuhnya Rp 27 (triliun), belum sektor yang lain, bandara dan segala macam. Saya kira Rp 20 triliun kurang," jelasnya.

"Kalau boleh, LMAN tahun depan ini tidak cukup dengan yang sudah disetujui Rp 20 triliun. Menurut saya, pasti akan booming ini kebutuhan tanah. Jadi ini adalah PR di teman-teman keuangan, agar dana tanah ini ditingkatkan," tukas dia. (drk/drk)