Tunjuk Chappy Hakim Sebagai Presdir, Freeport Belum Minta Restu ESDM

Jakarta - Kementerian ESDM mengaku belum memperoleh laporan resmi dari Freeport McMoRan Inc terkait penunjukkan Chappy Hakim sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia yang baru. Kursi Presdir Freeport kosong sejak Januari 2016 setelah mundurnya Maroef Sjamsoeddin.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Aryono, mengungkapkan bahwa Freeport harus melaporkan dan meminta persetujuan dari pemerintah soal penunjukkan Chappy Hakim ini.

"Belum ada, secara formal belum ada laporan ke saya. Nanti minta persetujuan secara formal," kata Bambang saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Bambang menambahkan, informasi secara lisan memang sudah diterima dari Freeport. Tapi laporan secara formal belum.

"Kalau secara lisan sering ketemu, ngobrol-ngobrol," ucapnya.

Penunjukkan Chappy Hakim belum pasti disetujui pemerintah. Akan ada evaluasi yang dilakukan pemerintah terlebih dahulu.

"Belum tahu (disetujui atau tidak), nanti kami evaluasi," tutupnya.

Secara terpisah, Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan tidak keberatan dengan penunjukkan Chappy sebagai Presdir Freeport. Ia berpendapat bahwa Chappy dapat membuat komunikasi antara Freeport dengan pemerintah Indonesia menjadi lebih baik.

"Pak Chappy Hakim diangkat menjadi Dirut Freeport itu, menurut saya, baik saja. Itu akan membantu komunikasi Freeport dengan semua stakeholder Indonesia," ujar Jonan.

Selain itu, kata Jonan, penunjukan itu sepenuhnya hak Freeport. Pemerintah juga tak keberatan dengan hal itu.

"Itu kan keputusan korporasi. Kalau lihat Undang-Undang, pengurus ditunjuk oleh pemegang saham. Jadi, tidak ada kami keberatan atau apapun," tambah Jonan.

Chappy sebelumnya telah menjadi penasihat senior PT Freeport Indonesia sejak Agustus 2016. Ia bergabung dengan Freeport setelah menyelesaikan karirnya di TNI Angkatan Udara. Jabatan terakhirnya di TNI AU adalah Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dengan pangkat Marsekal.

Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi, anggota staf ahli di Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan, dan penasihat di Asosiasi Aircraft Component Kementerian Perindustrian.

Lulusan Akabri Udara tahun 1971 ini juga merupakan kolumnis di berbagai media massa nasional terkemuka, pembicara di berbagai universitas serta seminar nasional dan internasional. Lebih dari 15 buku, terutama tentang penerbangan dan pertahanan, telah dihasilkan olehnya. (dna/dna)