Jonan Ingin Swasta Ikut Garap Listrik di Daerah Terpencil, Ini Respons PLN

Jakarta - Sampai hari ini, masih ada sekitar 2.500 desa di seluruh Indonesia yang belum menikmati listrik, semuanya berada di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Untuk menerangi 2.500 desa terpencil, terluar, dan terisolasi itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan tidak mau hanya mengandalkan PT PLN (Persero) saja.

Swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi juga didorong untuk ikut melistriki 2.500 desa di wilayah terpencil. Maka Jonan membuat Peraturan Menteri (Permen) ESDM yang mengizinkan swasta untuk membangun pembangkit, jaringan, dan menjual listrik secara langsung kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Dengan adanya aturan baru ini, PLN tak lagi memonopoli, swasta juga bisa menjadi 'PLN mini' di daerah-daerah terpencil yang tak terjangkau PLN.

Terkait hal ini, Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, menyatakan tidak keberatan selama swasta bisa membangun infrastruktur kelistrikan dan menjual listriknya ke masyarakat dengan harga setara atau bahkan lebih murah dari PLN.

Ia menuturkan, selama ini PLN sudah melistriki banyak sekali daerah terpencil tanpa subsidi dari pemerintah. Di pelosok Papua misalnya, PLN mensubsidi tarif listrik sampai Rp 3.000/kWh agar penduduk di sana bisa menikmati listrik dengan harga yang sama seperti penduduk Pulau Jawa.

PLN melakukan subsidi silang, keuntungan dari penjualan listrik di Jawa dipakai untuk menutup kerugian di pedalaman Papua dan wilayah-wilayah terpencil lainnya, tak perlu tambahan subsidi dari pemerintah. Kalau swasta yang melistriki daerah-daerah seperti itu, sudah pasti minta subsidi dari pemerintah.

"Oh boleh kalau swasta bisa menghasilkan lebih murah dari PLN, monggo. Di Papua kita dahsyat mensubsidinya, Rp 3.000/kWh. PLN nggak minta ke negara. Kalau swasta ada yang berbudi baik memberi subsidi masyarakat di sana ya silakan. Tapi kalau swasta bilang nggak bisa, bisanya Rp 5.000/kWh, ya PLN saja," kata Sofyan saat ditemui di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (6/12/2016).

Pihaknya juga ragu ada swasta yang mau masuk ke daerah terpencil. Sebab, melistriki daerah terpencil bukan bisnis yang menarik bagi swasta. Selain tidak ekonomis, pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah terpencil sangat sulit.

Kalau PLN saja tidak bisa, kemungkinan tidak ada swasta yang bisa. "Kira-kira yang bisa lebih menjangkau pedalaman Papua itu PLN atau pengusaha dari Jakarta? Ya sudah," ujarnya.

PLN juga tidak merasa perlu menyerahkan wilayah-wilayah usahanya yang terpencil kepada swasta. Sofyan menyatakan bahwa PLN terus berupaya melistriki seluruh Nusantara. "Kalau misalnya PLN bilang nyerah, nggak mau melistriki masyarakat di Pulau Selaru, apakah itu mungkin?" tutupnya. (hns/hns)