Jonan Mau Hapus Cost Recovery, Ini Tanggapan Pengusaha

Michael Agustinus - detikFinance
Selasa, 13 Des 2016 18:06 WIB
Foto: Michael Agustinus
Jakarta - Menteri ESDM, Ignasius Jonan, berencana mengubah skema bagi hasil migas agar menjadi lebih praktis. Sebagai gambaran, saat ini bagi hasil minyak antara negara dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) adalah 85% untuk negara dan 15% untuk kontraktor (85:15).

Selain mendapatkan bagian sebesar 15%, kontraktor juga mendapat cost recovery dari negara. Cost recovery dipotong dari minyak bagian negara. Cost recovery adalah biaya yang dikeluarkan kontraktor untuk memproduksi migas dan harus diganti oleh negara.

Jonan ingin mengganti bagi hasil ini dengan skema 'gross split'. Bila menggunakan gross split, misalkan bagi hasil antara negara dan kontraktor 50:50, maka bagian kontraktor adalah 50% dari hasil produksi, tanpa ada tambahan dari cost recovery.

Negara tidak menanggung biaya operasi yang dikeluarkan untuk memproduksi migas, seluruhnya menjadi tanggungan kontraktor. Jadi bagian yang diterima negara bersih 50%, tidak dipotong cost recovery. Peraturan Menteri (Permen) ESDM soal gross split ini sedang dibahas.

Jonan Mau Hapus <i>Cost Recovery</i>, Ini Tanggapan PengusahaFoto: Michael Agustinus


Dengan skema gross split, maka semakin efisien operasi migas akan semakin besar bagi hasil yang didapat kontraktor, berbeda dengan skema cost recovery.

Kontraktor harus memilih peralatan dan jasa-jasa penunjang migas yang paling efisien agar keuntungannya besar. Kalau industri penunjang hulu migas di dalam negeri tak kompetitif, tentu kontraktor akan lebih memilih menggunakan produk-produk impor.

Selama ini dengan skema cost recovery, pemerintah bisa mewajibkan kontraktor memakai produk-produk dalam negeri, mengatur tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), karena pengeluaran-pengeluaran itu ditanggung oleh negara.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar pertemuan dengan 18 asosiasi industri penunjang hulu migas di Menara Kadin untuk menentukan sikap terkait skema gross split ini.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi dan Migas, Bobby Gafur Umar, menyatakan pihaknya mendukung rencana pemerintah menghapus skema cost recovery dan menggantinya dengan gross split, asalkan industri penunjang hulu migas di dalam negeri tetap didukung.

Ada kekhawatiran skema gross split akan mematikan industri-industri penunjang hulu migas di dalam negeri. Kadin meminta pemerintah tetap membuat kebijakan yang berpihak pada industri nasional.

"Intinya kami menyambut baik rencana pemerintah untuk kebaikan. Gross split ini ada positif negatifnya. Kami coba cari solusi untuk sisi negatifnya. Kami sepakat akan mendukung dengan syarat industri yang menjadi pendukung hulu migas di dalam negeri bisa tetap berkembang baik. Yang namanya TKDN harus bisa terbangun," kata Bobby dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (13/12/2016).

Bobby meminta pemerintah mengundang para pelaku industri penunjang migas untuk mendengarkan langsung masukan-masukan. "Kami mendapat banyak sekali masukan dari asosiasi-asosiasi industri penunjang migas. Ada baiknya pemerintah mengundang Kadin dan asosiasi-asosiasi ini," ucapnya.

Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Regulasi Migas, Firlie Ganinduto, menambahkan skema gross split dan pemberdayaan industri nasional bisa berjalan bersama-sama. Sudah ada yang sukses menggunakan skema gross split sembari menghidupkan industri-industri dalam negerinya, contohnya Australia.

"Ada negara yang cocok dengan gross split. Setiap negara beda-beda kondisinya. Success story-nya di Australia. Itu mereka pakai gross split tapi memberdayakan perusahaan-perusahaan lokal juga dengan pengawasan yang ketat," tuturnya.

Skema gross split ini harus benar-benar dikaji, dipersiapkan, dan dirancang dengan matang agar tak menimbulkan efek negatif di kemudian hari. Jangan sampai industri nasional mati gara-gara perubahan skema bagi hasil migas ini.

"Apa yang pemerintah putuskan hari ini, hasilnya baru akan kita lihat 5-10 tahun mendatang. Berhasil atau tidaknya terlihat minimum 10 tahun lagi. Maka keputusan pemerintah harus melalui kajian yang komprehensif, kami pelaku usaha harus dilibatkan. Pemerintah sudah paham akan hal itu," tutupnya. (wdl/wdl)