Rapat yang dimulai pukul 16.10 WIB ini dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi, hadir 10 anggota Komisi VII DPR dari 6 fraksi.
Persoalan yang dibahas dalam rapat ini adalah cost recovery yang dikeluarkan negara pada 2015-2016. Cost recovery adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan migas yang menjadi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk memproduksi migas dan harus diganti oleh negara.
"Seluruh pekerjaan yang dibayarkan melalui cost recovery 2015-2016 harus disajikan secara mudah dimengerti oleh kami. Ada kontrak-kontraknya, nama perusahaannya, dirut perusahaannya, nilai kontrak, alamat perusahaannya," kata Mulyadi saat membuka rapat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/12/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita ingin meneliti termasuk jadwal pelelangan dan sistem pengumuman supaya lebih terbuka. Banyak vendor yang mengeluh tidak tahu kapan lelang dibuka dan pengumumannya," tutupnya. (dna/dna)











































