Arcandra dan DPR Rapat Bahas Cost Recovery, Ini Hasilnya

Jakarta - Komisi VII DPR hari ini rapat kerja dengan Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, dan Wakil Kepala SKK Migas, Zikrullah. Rapat yang berlangsung sejak pukul 16.10 WIB hingga 20.30 WIB ini menghasilkan 3 poin kesimpulan.

Pertama, Komisi VII DPR RI meminta mulai 2017 SKK Migas mengembalikan sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hanya untuk nilai pekerjaan di bawah US$ 5 juta.

Kedua, Komisi VII DPR RI meminta Kementerian ESDM RI dan SKK Migas untuk melengkapi data-data cost recovery 2015, 2016, dan 2017. Termasuk data volume dan alokasi anggaran untuk penanganan limbah B3 di masing-masing KKKS serta kapal pendukung operasional yang dipergunakan oleh KKKS,

"Disampaikan kepada Komisi VII DPR RI tanggal 9 Januari 2017," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR, Mulyadi, saat menutup rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Ketiga, Komisi VII DPR RI meminta Kementerian ESDM RI dan SKK Migas untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII dan disampaikan pada Komisi VII paling lambat tanggal 9 Januari 2017. (hns/hns)