ESDM: Pungli Sebabkan Energi Terbarukan di RI Jadi Mahal

Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan baru-baru ini mengungkapkan bahwa ternyata harga energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia sangat mahal. Ia membandingkan harga listrik yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Uni Emirat Arab (UEA) dengan di Indonesia.

Di UEA, PLTS bisa memproduksi listrik dengan harga hanya US$ 2,99 sen/kWh alias Rp 390/kWh. Sedangkan di Indonesia Feed in Tariff untuk PLTS mencapai US$ 15 sen/kWh atau sekitar Rp 2.000/kWh.

Terkait hal ini, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab mahalnya EBT di Indonesia adalah banyaknya pungutan liar (pungli). Para investor yang mengembangkan EBT kerap 'dipalak' saat mengurus izin-izin.

Para pengusaha EBT lalu meminta penetapan tarif yang tinggi agar biaya-biaya siluman yang sudah mereka keluarkan bisa terkompensasi.

"Menurut laporan dari teman-teman pengusaha, jangankan yang tertulis, biaya yang tidak tertulis itu yang banyak. Kadang mereka membebankannya ke kita, berharap ada kompensasi dari tarif," kata Rida saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Pungli-pungli ini banyak terjadi saat pengembang EBT mengurus perizinan di daerah. "Misalnya perizinan tertulisnya sekian, tapi yang terjadi beberapa kalinya. Kebanyakan di daerah. Laporannya seperti itu," Rida menuturkan.

Untuk mengefisienkan harga EBT di Indonesia, Kementerian ESDM telah membentuk tim khusus yang mengkaji struktur biaya produksi EBT. Dari situ akan dapat diketahui komponen biaya apa saja yang dapat dipangkas. Ditargetkan akhir tahun ini kajiannya sudah selesai, sehingga kebijakan baru bisa segera dibuat.

"Prinsipnya, nggak ada yang nggak setuju EBT dikembangkan, tapi semangatnya Pak Menteri adalah efisiensi. Sekarang kita melalui tim lagi mengkaji apa saja yang membuat lebih efisien. Memang itu sesuai Undang Undang, makanya Pak Menteri serius membentuk tim ini. Diharapkan akhir tahun ini sudah ada draft-nya," ucap Rida.

Selain pungutan-pungutan liar, biaya lain yang dapat dipangkas adalah pajak-pajak."Yang penting struktur cost-nya kita tahu, kita soroti satu-satu, apa saja yang bisa diturunkan. Misalkan PPh mengganggu, dimungkinkan nggak diturunkan," cetusnya.

Ke depan, diharapkan EBT dapat dikembangkan dengan biaya produksi yang lebih efisien. Bukan hanya bersih dan berkelanjutan, tapi energi juga harus tersedia dengan harga yang terjangkau oleh rakyat. Itulah tujuan kebijakan Jonan. "Kalau energinya bersih, sustain, dan murah kan bagus," tutupnya. (dna/dna)