.webp)
Dalam menjalankan tugasnya, Pertamina melakukannya penerapan BBM satu harga secara bertahap seiring dengan menambah jumlah Agen Premium dan Minyak Solar (APMS). Saat ini di beberapa kabupaten hanya terdapat satu APMS, sehingga dalam pendistribusian BBM ke daerah lain memakan biaya transportasi yang mahal.
"Pokoknya 2017 kita harapkan tuntas, memang tidak bisa langsung sempurna. Di Papua misalnya ada kabupaten hanya satu APMS, jadi makin banyak kabupaten semakin banyak penyalur," jelas Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto di City Extra Seafood Manado, Sulawesi Utara, Selasa (27/12/2016) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan belum banyaknya APMS, maka biaya distribusi BBM dari satu daerah ke daerah lainnya menelan biaya yang cukup mahal. Sehingga ini dimanfaatkan oleh pengecer untuk menjual BBM di atas harga eceran tertinggi (HET).
"Kebijakan sudah terjangkau, tapi kalau sepeda motor itu jauh dia beli di pengecer," kata Dwi.
Pihak swasta juga bisa melakukan investasi dengan mebangun APMS yang sekaligus mempercepat realisasi BBM satu harga di seluruh Indonesia.
"Sekarang kan ada pemikiran rumusan bahwa di daerah terpencil terjauh, fee-nya sama dengan kota besar, kan swasta juga bisa investasi APMS. Karena fee di tempat jauh pasti lebih besar," tutur Dwi. (ang/ang)
