ESDM Cari Penyebab Tarif Listrik Tenaga Surya di RI Mahal

Jakarta - Menteri ESDM, Ignasius Jonan, pernah menyinggung soal harga energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia sangat mahal. Ia membandingkan tarif listrik yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Uni Emirat Arab (UEA) dengan di Indonesia.

Di UEA, PLTS bisa memproduksi listrik dengan harga hanya US$ 2,99 sen/kWh alias Rp 390/kWh. Sedangkan di Indonesia, Feed in Tariff untuk PLTS mencapai US$ 15 sen/kWh atau sekitar Rp 2.000/kWh.

Sebagai pembanding, biaya pokok produksi (BPP) listrik di Indonesia saat ini sekitar Rp 1.352/kWh. Sumber energi yang paling banyak digunakan untuk kelistrikan adalah batu bara.

Harga listrik dari batu bara sekitar Rp 800/kWh. Artinya, biaya produksi listrik dari tenaga surya di UEA bahkan jauh lebih murah ketimbang listrik batu bara di Indonesia.

Merespons masalah tersebut, Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar menggelar rapat dengan jajarannya untuk mencari tahu penyebab mahalnya listrik tenaga surya di Indonesia.

Ia mengatakan, ada berbagai faktor yang membuat biaya investasi untuk membangun PLTS di Indonesia menjadi mahal. Tetapi Arcandra belum mau membeberkan sumber inefisiensi itu.

"Tadi saya baru meeting soal itu, mencari mana komponen biaya yang paling besar. Nanti saya kasih penjelasan kenapa. Banyak faktornya yang membuat cost investasi jadi mahal," kata Arcandra saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/1/2017).

Apakah listrik dari energi terbarukan di Indonesia mahal akibat adanya makelar seperti yang diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir Desember 2016 lalu? Arcandra tak membantah tapi juga tak membenarkannya. "Nanti lah itu ya," ucapnya.

Sebelumnya, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menduga biaya investasi untuk membangun PLTS di UEA bisa murah karena lahan digratiskan oleh pemerintahnya.

Menurut analisis Rida, penyebab lainnya adalah di UEA tidak ada aturan soal Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimum untuk pembangunan PLTS. Investor boleh saja menggunakan 100% komponen impor untuk PLTS.

Berbeda dengan Indonesia yang mewajibkan penggunaan produk-produk dalam negeri dalam tingkat tertentu. Selain itu, bunga kredit di UEA rendah. Ini membuat investasi untuk pembangunan PLTS bisa balik modal lebih cepat.

Lalu soal insentif untuk pembangunan PLTS, kemungkinan pemerintah UEA memberikan fasilitas pembebasan pajak. Perizinan untuk membangunnya juga dibuat praktis. (mca/hns)