Demikianlah disampaikan oleh Jokowi saat membuka sidang paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/1/2016).
"Kita tidak boleh membiarkan rakyat kita di Papua, di perbatasan, daerah terpencil, daerah terdepan mengalami ketidakadilan karena harus menikmati BBM dengan harga yang berlipat dibanding Jawa dan Sumatera," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita juga tidak boleh membiarkan rakyat kita di pelosok nusantara tidak memperoleh listrik di malam hari," jelas Jokowi.
Ketersediaan energi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah. Ketika ada energi maka kegiatan ekonomi akan berjalan, masyarakat mendapatkan penghasilan dan akhirnya bisa bergerak ke atas garis kemiskinan.
"Ketersediaan energi nasional kita adalah kunci dalam mengentaskan kemiskinan dan kunci dalam mengurangi ketimpangan," tegasnya.
"Pada 2017 ini kita ingin lebih fokus lagi bekerja dalam mempercepat pemerataan pembangunan, termasuk di dalamnya di sektor energi. Sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia betul-betul bisa segera terwujud," terang Jokowi. (mkl/ang)