PLN: Kos-kosan Pakai Listrik 900 VA di Tiap Kamar, Itu Pencurian

Jakarta - Mulai 1 Januari 2017, pemerintah menerapkan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran. Subsidi harus benar-benar dinikmati masyarakat miskin.

Subsidi listrik untuk 18,7 juta dari 22,8 juta pelanggan listrik berdaya 900 VA dicabut. Hanya 4,1 juta pelanggan 900 VA yang dinilai layak menerima subsidi.

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, mengungkapkan selama ini subsidi listrik banyak yang salah sasaran. Contohnya, banyak kos-kosan mewah yang di tiap kamar dipasangi meteran listrik 900 VA. Setiap bulan kos-kosan mewah ini menerima subsidi. Padahal di pelosok-pelosok Indonesia banyak masyarakat yang belum mendapatkan listrik.

Supaya berkeadilan, subsidi untuk kos-kosan mewah itu harus dicabut, dananya dialihkan untuk membangun infrastruktur listrik di desa-desa yang belum terlistriki dengan baik. Masyarakat berpenghasilan rendah di daerah terpencil tentu lebih pantas disubsidi.

Menurut Sofyan, kalau kos-kosan mewah memakai listrik subsidi itu sama saja dengan mencuri hak orang-orang miskin di daerah pedalaman yang belum menerima subsidi.

"Banyak kos-kosan ada tiap kamar ditaruh 900 VA, kontrakan juga. Ini yang mau kita hilangkan, menurut saya ini pencurian subsidi. Tujuannya untuk diberikan kepada daerah-daerah terpencil yang lebih berhak, masih ada 12.000 desa yang belum terlistriki dengan baik. Dana ini akan digunakan untuk masyarakat yang berhak. Jadi tidak ada kenaikan tarif listrik. Yang ada mereka yang tidak berhak kami nyatakan berhenti mengambil dana subsidi dari pemerintah," kata Sofyan dalam press briefing di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Ia menambahkan, pihaknya bersama pemerintah telah melakukan verifikasi data pelanggan sampai ke desa-desa untuk mengecek pelanggan mana saja yang layak mendapatkan subsidi.

Sosialisasi terkait penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan listrik 900 VA yang mampu pun telah dilakukan sejak 10 bulan lalu. Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran dapat dipertanggungjawabkan, bukan tanpa dasar.

"Kami telah melakukan survei dengan Kemendagri, TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), dan PLN menyusur tiap desa, tiap dusun di tiap kota selama 10 bulan kemarin. Angka-angka tadi sudah konkret dan sudah benar. Dalam 10 bulan itu pun kami sudah sampaikan kepada semua pihak," pungkasnya.



(mca/wdl)