Dirut PLN Heran, Subsidi Listrik Orang Kaya Lebih Besar dari Warga Desa Papua

Dirut PLN Heran, Subsidi Listrik Orang Kaya Lebih Besar dari Warga Desa Papua

Michael Agustinus - detikFinance
Jumat, 06 Jan 2017 14:47 WIB
Dirut PLN Heran, Subsidi Listrik Orang Kaya Lebih Besar dari Warga Desa Papua
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir, menceritakan keheranannya saat baru menjadi pucuk pimpinan BUMN kelistrikan itu pada 2014 lalu. Ia merasa kaget karena ada 46 juta pelanggan yang disubsidi PLN, tapi sebagian besar adalah orang mampu.

Di sisi lain, banyak warga desa di Papua yang belum mendapatkan listrik. Padahal, dana subsidi untuk para pelanggan 'mampu' bisa dipakai untuk membangun infrastruktur kelistrikan di daerah-daerah terpencil.

"Masak orang punya kulkas, AC, ricecooker, mesin cuci dapat subsidi jauh lebih besar dari orang-orang desa di Papua? Kejadiannya seperti itu. Jadi waktu saya masuk itu saya kaget luar biasa, PLN memberikan subsidi untuk 46 juta pelanggan. Sedangkan setahu saya, bantuan langsung tunai (BLT) penerimanya hanya 15,7 juta orang miskin. Pasti ada kelebihan pemberian subsidi," kata Sofyan usai press briefing di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (6/1/2017).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sekarang pihaknya bersama pemerintah berupaya meluruskan kebijakan subsidi yang salah sasaran itu. Subsidi listrik untuk 18,7 juta pelanggan 900 VA yang tergolong mampu dicabut. Lalu penghematan anggaran dari pencabutan subsidi itu dipakai untuk membantu masyarakat miskin.

Di antaranya untuk membangun infrastruktur listrik di desa-desa terpencil dan menambah penerima subsidi listrik 450 VA. Tahun ini, pelanggan listrik rumah tangga 450 VA bertambah 4 juta.

"Kita dudukkan dengan benar hari ini, orang miskin yang dapat subsidi ditambah oleh pemerintah. 4 juta pelanggan lho jadi 27 juta pelanggan," ujar Sofyan.

Pihaknya berharap masyarakat dapat memahami tujuan dari kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini. Sosialisasi terus dilakukan supaya masyarakat tidak melihatnya sebagai kenaikan tarif yang menambah beban. Tapi upaya untuk meringankan beban masyarakat miskin.

"Kami sosialisasi setiap saat di desa dan kota-kota. Yang agak marah kan yang menengah ini, yang punya gadget banyak marah-marah di media sosial," tutupnya.



(mca/dna)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads