Pekerja Panas Bumi Chevron Minta Pesangon, Ini Kata ESDM

Jakarta - Chevron Corporation telah menjual aset-aset panas bumi miliknya di Indonesia, kepada Konsorsium Star Energy pada 23 Desember 2016 lalu. Aksi korporasi ini berbuntut sengketa dengan para pekerja Chevron Geothermal Energy Ltd (CGE).

Para pekerja CGE di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Darajat dan WKP Gunung Salak, menuntut pesangon pasca rampungnya penjualan ke Star Energy.

Alasannya, para pekerja CGE ingin hubungan kerja mereka dengan Chevron diselesaikan alias diputus sekarang, untuk kemudian dimulai lagi dari nol dengan Star Energy selaku pemilik baru WKP Darajat dan Salak.

Sederhananya, menurut para pekerja CGE yang menuntut pesangon, divestasi itu mengakhiri hubungan kerja dengan Chevron. Meski masih bekerja di tempat yang sama, tapi mereka akan bekerja pada pemilik baru, sehingga kontrak kerja harus dimulai lagi dari nol. Dengan berakhirnya hubungan kerja, maka Chevron wajib memberi pesangon.

Terkait masalah ini, Kementerian ESDM ingin masalah segera terselesaikan menurut aturan-aturan ketenagakerjaan yang berlaku, supaya operasi produksi uap panas bumi dari WKP Darajat dan WKP Gunung Salak tak terganggu.

"Yang jelas harus sesuai aturannya Kemenaker. Kalau terjadi, proses transfer itu bisa jadi nol lagi," ujar Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak, kepada detikFinance, Rabu (11/1/2017).

Tetapi Yunus menambahkan, adanya pemilik baru tak otomatis membuat kontrak kerja harus dimulai kembali dari nol lagi. Bisa saja masa kerja terus dilanjutkan seperti biasa, para pekerja tetap menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas seperti sebelumnya.

"Kita inginnya tidak jadi nol tahun, terus dilanjutkan saja masa kerjanya dengan gaji dan tunjangan-tunjangan yang sama," ucapnya.

Yunus juga meminta pemilik baru mempertahankan para pekerja CGE agar kegiatan operasi tetap berjalan dengan baik. "Khawatir juga, kita kan harus memastikan itu tetap beroperasi dengan baik," tutupnya. (mca/wdl)