Begini Jurus Pemerintah Perkuat Posisi Pertamina di Sektor Migas

Jakarta - Kementerian ESDM memastikan blok-blok migas yang telah habis masa kontraknya diberikan pertama kali ke PT Pertamina (Persero), sebelum ditawarkan ke kontraktor lainnya. Salah satunya Blok Offshore North West Java (ONWJ) yang kini pengelolaannya diserahkan sepenuhnya pada anak usaha Pertamina, PT Pertamina Hulu Energi.

Wakil Menteri ESDM, Archandra Tahar, mengungkapkan pemerintah harus menawarkan semua blok yang habis masa kontraknya ke Pertamina sebagai bagian dari penguatan National Oil Company (NOC). Menurutnya, penguasaan Pertamina yang jadi wakil pemerintah atas blok-blok migas di dalam negeri terbilang masih rendah.

"Dalam rangka kepentingan nasional, kita perkuat Pertamina sebagai national oil company kita. Di negara lain kontribusi NOC pada produksi minyak nasional umumnya di atas 90%. Negara tetangga, Malaysia saja kontribusi Petronas ke produksi minyak nasional 54%. Sementara Pertamina 24% saja," kata Archandra di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Menurut dia, meski Pertamina diprioritaskan mendapatkan hak pengelolaan blok-blok migas yang habis kontraknya, hal tersebut bukan berarti itu mengganggu persaingan yang fair dengan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) lainnya.

"Oil company lain dikasih kesempatan kalau Pertamina nggak minat. Kalau Pertamina tidak punya teknologi dan modal, yang lain boleh ajukan diri mengelola blok-blok yang habis masa kontraknya," ujar Archandra.

"Lagipula ini kan blok-blok tua, KKKS lain masih bisa memiliki blok-blok lain yang mungkin kalau dia kelola, itu lebih pas buat dia. Nah ada 8 blok yang habis juga, alangkah baiknya kalau dikelola Pertamina," tambahnya.

Setelah Blok ONWJ, ada 8 wilayah kerja yang habis masa kontraknya antara lain Blok Tuban, Blok Ogan Komering, Blok Sanga-Sanga, Blok South East Sumatera (SES). Ada juga Blok B dan Blok NSO di Aceh yang dikelola oleh anak usaha Pertamina. Kemudian Blok Tengah dan Blok East Kalimantan. (idr/hns)