PLN Jelaskan Masalah Proyek PLTGU Jawa I ke DPR

Jakarta - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR yang berlangsung hingga pukul 23.00 WIB semalam, PT PLN (Persero) mendapat pertanyaan soal masalah proyek pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) Jawa I berkapasitas 2 x 800 megawatt (MW). Kepada para anggota dewan, PLN menerangkan kronologi hingga timbul masalah yang sekarang ramai diberitakan.

Tender PLTGU Jawa I dibuka oleh PLN pada Juli 2016 lalu, diikuti oleh 4 peserta. Konsorsium Pertamina-Marubeni Corporation-Sojitz telah diumumkan sebagai peringkat pertama peserta tender pada Oktober 2016. Letter of Intent (LoI) penunjukkan pemenang tender diterbitkan pada 31 Oktober 2016.

Power Purchase Agreement (PPA) alias kontrak jual-beli listrik harusnya ditandatangani dalam waktu 45 hari setelah LoI. Tetapi ada beberapa isu yang perlu pembahasan lebih lama, sehingga PPA tak bisa diteken pada 13 Desember 2016.

Ada 8 isu yang tidak cukup dibahas dalam 45 hari. Satu per satu terselesaikan dan tinggal 2 isu yang masih mengganjal. Yang pertama adalah angka Availability Factor.

Direktur Pengadaan PLN, Supangkat Iwan Santoso, menuturkan Konsorsium Pertamina-Marubeni Corporation-Sojitz salah paham dengan ketentuan yang tertera di Request For Proposal (RFP), bahwa Availability Factor yang ditetapkan PLN adalah 60%.

Artinya, PLN diwajibkan membeli paling sedikit 60% dari listrik yang dihasilkan PLTGU Jawa I. PLN terkena sanksi Take Or Pay apabila hanya mampu menyerap listrik PLTGU Jawa 1 kurang dari 60%. Dalam pengertian Konsorsium, PLN harus menyerap minimal 85% listrik dari PLTGU Jawa I, Take Or Pay dikenakan apabila listrik yang terserap di bawah 85%. Hal ini mempengaruhi perhitungan keekonomian proyek.

"Ini menjadi dispute karena dalam penawaran Konsorsium, ada perhitungan finansial yang berbeda. Perhitungan konsorsium, proyeksinya 85%. Perbedaan ini menimbulkan inkonsistensi. Dari sini kita teliti, ternyata ada ketidakcermatan dalam memahami RFP. Ini awal mula dispute," tutur Iwan, dalam rapat dengan DPR, Selasa (24/1/2017).

Masalah ini selesai setelah Konsorsium akhirnya menerima Availability Factor sebesar 60% sesuai ketentuan RFP. Tapi kemudian dibahas masalah lain lagi, yaitu isu bankability. "Pertamina menyadari ada kesalahan sehingga menyetujui Availability Factor 60%. Sedangkan isu bankability ini muncul belakangan," ucap Iwan.

Isu utama soal bankability terkait dengan LNG Sales Purchase Agreement (SPA), alias kontrak jual-beli gas untuk bahan bakar PLTGU Jawa I. Konsorsium menyatakan, pihak bank pemberi kredit (lender) mengharuskan adanya LNG SPA untuk pasokan ke PLTGU Jawa I. Kalau LNG SPA tidak ada, lender tak akan mau memberikan pendanaan. Seperti diketahui, 75% biaya investasi PLTGU Jawa I yang sebesar US$ 2 miliar berasal dari utang.

Pasokan LNG untuk PLTGU Jawa I adalah tanggung jawab PLN. Iwan berjanji akan segera menyelesaikan masalah ini. "Terakhir di dalam permintaan, konsorsium meminta kontrak LNG. Pada umumnya kontrak LNG ditandatangan setelah ada off taker, menunggu PPA. Kita akan tetap berikan LNG SPA untuk dipelajari apakah akan diterima atau tidak," ucapnya.

LNG SPA untuk PLTGU Jawa I memang belum ada. Tapi PLN sudah sepakat dengan British Petroleum (BP), gas dari Lapangan Tangguh akan dibeli PLN untuk PLTGU Jawa I. "SPA belum. Kita belum kontrak, tapi kita sudah sepakat dengan Tangguh," tuturnya.

PLN akan segera menandatangani SPA dengan BP. Sebanyak 16 kargo LNG dari Tangguh diserap untuk kebutuhan PLTGU Jawa I tiap tahun. "Nanti 16 kargo untuk Jawa 1," Iwan mengungkapkan.

Apa Dampaknya Jika PLTGU Jawa I Molor?

Negosiasi panjang untuk PPA PLTGU Jawa I ini berpotensi membuat proyek molor. Apabila pembangunan pembangkit berkapasitas 1.600 MW ini tertunda, dampaknya adalah inefisiensi.

Direktur Perencanaan PLN, Nicke Widyawati, menjelaskan PLTGU Jawa I dibuat sebagai pembangkit 'peaker', yaitu pembangkit yang dioperasikan untuk memperkuat pasokan saat konsumsi listrik sedang mencapai beban puncak (peak).

Pembangkit berbahan bakar gas adalah yang paling efisien untuk peaker. Keberadaan PLTGU Jawa I akan menurunkan rata-rata biaya pokok produksi (BPP) listrik di Sistem Kelistrikan Jawa-Bali.

"Itu sebagai peaker. Idealnya pembangkit base load diisi dengan batu bara, peaker pakai gas. Kalau teknologi baru lebih murah, diharapkan bisa menurunkan BPP secara keseluruhan," kata Nicke.

Dari sisi pasokan, listrik di Sistem Jawa-Bali sudah aman. Kalau PLTGU Jawa I tertunda tidak akan menyebabkan defisit listrik. "Secara pasokan aman, lebih ke bauran dan BPP dampaknya," ucap Nicke.

Meski demikian bukan berarti PLTGU Jawa I tak penting. Nicke menegaskan pihaknya tak mau proyek ini sampai molor apalagi gagal. "Jangan sampai gagal dong, kita enggak mau itu gagal," tutupnya. (mca/wdl)