Canda Jonan Soal Smelter, Bandung Bondowoso, dan Sangkuriang

Jakarta - Pemerintah memberi waktu 5 tahun ke para pengusaha tambang untuk membangun smelter. Selama itu, para pengusaha tambang masih dapat mengekspor konsentrat dengan persyaratan tertentu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan, perpanjangan izin ekspor mineral mentah mau tak mau harus dilakukan. Ia juga menyadari dalam Undang-Undang (UU) Minerba telah tertera jika 2014 smelter sudah harus selesai.

Namun dalam penerapannya, para pengusaha tambang ternyata belum bisa mencapai target tersebut.

"Orang bilang kan Undang-Undang menyebut 2014 sudah harus dibuat smelternya. Itu betul, tapi sekarang mau diapakan?" ungkap Jonan di Graha CIMB, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Selain itu, Jonan mengatakan, membangun smelter memang butuh waktu dan proses. Sambil bercanda, Jonan mengatakan, pemerintah maupun pengusaha tambang bukan Bandung Bondowoso atau Sangkuriang yang dapat membangun dalam waktu singkat.

"Memang negara bisa bikin smelter satu malam? Saya nggak punya nomornya Bandung Bondowoso sih, atau Sangkuriang, yang bisa bikin smelter satu hari selesai," canda Jonan diiringi tawa hadirin.

Pemerintah, kata Jonan, juga akan terus mengontrol dan mengawasi pembangunan smelter yang dilakukan oleh perusahaan tambang.

Sebagai contoh, perusahaan tambang diberikan kesempatan untuk ekspor nikel dengan kadar di bawah 1,7% selama 5 tahun. Selain itu, kebutuhan nikel di dalam negeri harus tercukupi, di mana jika produksi 2 juta maka 30% harus di jual ke smelter yang ada.

"Kita juga setiap 6 bulan cek (progres smelter). Kalau pembangunan smelternya tidak sesuai dengan rencana, kita setop rekomendasinya. Kita kasih waktu supaya orang mau tidak mau setelah 2022 tidak ada ekspor ore," tegasnya. (hns/hns)