Begini Cara Jonan Cegah Proyek Mangkrak di ESDM

Jakarta - Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengingatkan agara pejabat di kementeriannya berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Menurutnya, selama ini banyak uang negara yang dihamburkan lantaran banyak proyek yang kemudian mangkrak di tengah jalan.

Pesan ini disampaikan Jonan dalam acara penandatanganan 134 paket pengadaan barang dan jasa senilai Rp 284 miliar. Jonan mengatakan, proyek mengkrak tersebut terjadi karena sumber daya manusia yang tak bisa mengelolanya dengan baik. Atau tidak dioperasikan karena kemudian ada masalah di tengah jalan karena perencanaan yang buruk.

"Anggaran ESDM kecil, tapi sektor industrinya besar dibanding APBN. Kita enggak boleh bangun sesuatu yang tidak bisa dioperasikan kalau ada masalah di tengah jalan. Saya enggak suka itu," tegas Jonan di acara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahap I Kementerian ESDM, Balai Kartini, Jakarta, Kamis (26/1/2017).

"Jadi minimal ada 1 atau 2 orang di setiap unit yang bisa operasikan. Kalau enggak bisa, jangan. Kasih operator saja, kalau itu dilakukan, Anda buang-buang uang (negara)," katanya lagi.

Jonan mencontohkan, beberapa proyek juga akhirnya jalan di tempat, bahkan mangkrak, karena perencanaan kementerian yang buruk.

"Kalau tidak bisa melakukan, ya jangan. Contoh begini, bangun SPBG di satu lokasi, tapi jaringan gas atau pasokan gasnya tidak ada. Akhirnya pembangunan enggak ada manfaatnya, yang begini saya enggak suka. Kalau enggak siap, enggak usah dibuat rencana (kerja)," ucap Jonan.

Mantan Dirut PT KAI ini berujar, banyak proyek-proyek ESDM dimana itu dijalankan sendiri oleh kementerian. Sehingga, harapnya, pegawai ESDM juga cukup bisa diandalkan dalam mengoperasikan, seperti pengoperasian PLTS.

Asal mau belajar, menurut Jonan, semua bisa dilakukan sendiri.

"Waktu Idul Fitri selama 6 tahun saya pasti datang ke Stasiun Senen, itu stasiun paling sibuk untuk mudik. Saya bilang ke Kepala Stasiun Senen, sudah Anda Sholat Ied saja, saya yang jadi kepala stasiun, saya juga bisa jadi kepala stasiun walau dirut, bisa kok bawa lokomotif. Kalau cuma bisa nulis ya itu namanya insinyur administrasi perkantoran," tuturnya.

"(Ditjen) Migas mau bikin kilang, kalau memang enggak bisa operasikan, ya kasih penugasan ke Pertamina. Kecuali di lokasi-lokasi terpencil ya silakan. Kita di regulasi saja. Kecuali bisa dioperasikan sendiri. Bapak beli mobil kan nyetir sendiri, beli motor dinaikkin sendiri. Buat apa beli PLTS tapi enggak bisa operasikan," tandas Jonan. (idr/hns)