Luhut: Freeport Tak Boleh Mendikte RI!

Jakarta - Langkah PT Freeport Indonesia untuk menggugat pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional, akan berdampak terhadap kontrak operasi tambangnya di Papua.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menyebutkan kontrak operasi Freeport Indonesia akan berakhir pada 2021. Bila perusahaan asal AS ini menggugat pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional, maka rencana perpanjangan kontraknya bisa jadi tidak akan disetujui.

"Bagus dong kalau arbitrase, biar ada kepastian (hukum) kita kan begini, itu kan semua aturan ketentuan sudah kita berikan. Tidak boleh dong kita harus didikte, enggak bisa dong. Kan dia harusnya divestasi saham 51% itu 2009, dia harus bangun smelter, dia kan enggak lakukan," jelas Luhut, di kantornya, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Oleh karena itu, hasil keputusan dari arbitrase akan menjadi modal pertimbangan pemerintah pada kontrak Freeport Indonesia ke depan.

"Ya tergantung, kalau nanti dia arbitrase selesai 2021. Ya dia minta begitu ya sudah kalau kau minta begitu," jelasnya.

Luhut menjelaskan, pemerintah Indonesia sangat siap menghadapi gugatan Arbitrase Freeport Indonesia. Luhut menyebutkan, pemerintah tidak boleh terus-terusan didikte oleh perusahaan multinasional seperti Freeport Indonesia.

Bahkan sebagai orang Indonesia, Luhut mengaku pemerintah Indonesia akan memenangkan ancaman arbitrase dari Freeport Indonesia.

"Ya kita tahu kan yang jelas undang-undang di kita, peraturan di kita, pengadilan di kita, ya masak enggak. Enggak mau kita didikte dan kita cukup bagus dan kita mau business to business enggak ada urusan negara ke negara dia private sector kok. Dia kan sudah 50 tahun di Indonesia pada 2021. Masak Indonesia enggak boleh jadi majority (memiliki saham mayoritas)," tambahnya.

Jika nanti gugatan arbitrase Indonesia yang menang, Luhut menyebutkan, pemerintah siap mengajak baik BUMN, swasta nasional untuk mengambilalih pengoperasian Freeport Indonesia.

Apalagi, putra-putri Indonesia sudah banyak yang terlibat langsung diperusahaan-perusahaan tambang besar.

"Ya pemerintah, bisa saja ajak swasta, kenapa gak? yah masak kau enggak bangga dengan republik, kau masak enggak bangga dengan negaramu. Semua kita dorong kalau swasta saham dia pasti jeblok, kalau jeblok bisa juga beli saham dia 30% banyak opsi begitu. Jangan dikira Indonesia bisa diatur-atur, kalian juga harus berpihak pada Indonesia," tegasnya. (wdl/wdl)