.webp)
Staf Khusus Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan belum ada penugasan soal pembelian sisa 10,64 saham Freeport itu.
"Kita belum ditugaskan ke sana (beli saham). Yang sekarang sudah jelas lakukan kita tampung existing 9,36% kepemilikan pemerintah di Freeport. Kita sudah bicara ke Freeport agar kepemilikan pemerintah di sana dialihkan ke holding dan sudah dapat persetujuan," ungkap Budi di Grand Hyatt Hotel, Jakarta, Kamis (24/2/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara untuk rencana ke depannya, Budi mengatakan, Kementerian BUMN hanya menunggu arahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Karena itu wewenangnya Kementerian ESDM, otomatis kalau ditugaskan ya dijalankan. Tapi untuk bisa ke sana belum ada," kata dia.
Ia pun mengatakan, belum mengetahui apakah rencana divestasi saham Freeport akan terlaksana sebelum atau pun holding BUMN terbentuk. Semua kembali lagi pada wewenang Kementerian ESDM.
"Enggak tahu karena yang divestasi itu bukan wewenang kita, ada di ESDM, saya tugasnya holding terbentuk sesegera mungkin, kebetulan salah satu kepemilikan negara di sana yang dialihkan ke holding," kata dia.
Baca juga: ESDM: Belum Ada Titik Temu Soal Harga 10,64% Saham Freeport
Yang jelas, menurut Budi, holding BUMN tambang siap jika pemerintah menugaskan untuk membeli 10,64 saham Freeport itu. Selain itu, juga terbuka peluang kerja sama dengan antara holding BUMN tambang dengan pihak lain untuk membeli saham Freeport.
"Kita bisa enggak hanya 100% di kita. Bisa joint venture dengan mereka (Freeport). Bisa juga dengan lain yang bisa. Jadi skemanya banyak opsinya terbuka," tutur Budi. (hns/hns)
