Pertamina hanya akan memiliki paling banyak 25% saham dalam Joint Venture, sisanya 75% diserahkan pada mitra strategis. Total nilai investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan GRR Bontang mencapai US$ 8-10 miliar. Dengan kepemilikan 25%, maka Pertamina hanya membiayai sekitar US$ 2-2,5 miliar.
"Kita tidak menjadi pemegang saham mayoritas, (saham Pertamina) kisarannya dari 5% sampai 25%," kata Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina, Rachmad Hardadi, dalam konferensi pers di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Jumat (24/2/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertamina sudah menjadi pemegang saham mayoritas di GRR Tuban yang dikerjasamakan dengan Rosneft dan Refinery Development Master Plan (RDMP) Cilacap yang dikerjasamakan dengan Saudi Aramco. 3 proyek lain, yakni RDMP Balongan, RDMP Dumai, dan RDMP Balikpapan dikerjakan sendiri oleh Pertamina.
Maka di proyek GRR Bontang, Pertamina memilih untuk menjadi pemegang saham minoritas saja supaya tidak terlalu terbebani. "Kan proyeknya Pertamina banyak banget dan itu dilaksanakan pada saat hampir bersamaan, ya bagi-bagi lah," ujar Hardadi.
Saat ini kapasitas terpasang seluruh kilang Pertamina mencapai 853 ribu barel per hari (bph). Sedangkan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) Indonesia tercatat sebesar 1,57 juta bph.
Ada empat proyek RDMP yang dikerjakan Pertamina untuk meningkatkan produksi bagan bakar minyak (BBM) di dalam negeri yaitu RDMP Ciladap, Balongan, Dumai, dan Balikpapan. Apabila seluruh RDMP ini selesai, maka kapasitas keempat kilang itu akan naik dari 820 ribu bph menjadi 1,61 juta bph.
Selain itu, 2 kilang baru akan dibangun, yaitu Grass Root Refinery (GRR) Tuban dan Bontang. Masing-masing berkapasitas 300.000 bph. Semua proyek kilang ditargetkan selesai sebelum 2023. Kalau semuanya berjalan lancar, Indonesia tak lagi mengimpor BBM mulai 2023. (mca/dna)











































