RI Negara Berdaulat, Tak Boleh Ditekan Freeport

Jakarta - Pertentangan antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah masih terus bergulir. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu masih bersikeras tidak ingin mengikuti persyaratan pemerintah jika ingin mengekspor konsentrat tembaga. Freeport bahkan mengancam akan membawa persoalan ini ke Arbitrase Internasional.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Mulyadi, mengatakan bahwa pemerintah dan Freeport memang sebaiknya melakukan perundingan. Namun dirinya menegaskan bahwa Freeport tidak seharusnya membuat ancaman kepada pemerintah. Sebab, Indonesia merupakan negara berdaulat.

"Artinya begini, pemerintah akan menyampaikan kesepakatan selama itu tidak bertentangan dengan Undang Undang. Undnag Undang tetap menjadi acuan utama masalah Freeport. Tentu pemerintah enggak boleh ditekan dong, kan kita negara berdaulat," tuturnya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/3/2017).

Sebagai gambaran, sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 perusahaan tambang diwajibkan membangun smelter 5 tahun sejak beleid itu berlaku. Namun hingga kini Freeport belum membangunnya.

Kendati begitu, pada 10 Februari 2017 lalu, pemerintah telah menyodorkan IUPK kepada Freeport sebagai pengganti KK agar tetap bisa melakukan ekspor. Jika tak mau menerima IUPK, Freeport tak bisa mengekspor konsentrat tembaga, kegiatan operasi dan produksi di Tambang Grasberg pasti terganggu.

IUPK sendiri bukan kontrak, dan posisi pemerintah sebagai pemberi izin jadi lebih kuat daripada korporasi sebagai pemegang izin. Sedangkan KK memposisikan pemerintah dan Freeport sebagai 2 pihak yang berkontrak dengan posisi setara. Ini adalah langkah pemerintah untuk memperkuat penguasaan negara terhadap kekayaan alam.

Tapi Freeport tak mau begitu saja mengubah KK-nya menjadi IUPK. Sebab, IUPK dinilai tak memberikan kepastian, pajaknya bisa berubah mengikuti aturan perpajakan yang berlaku (prevailing), tak seperti KK yang pajaknya tak akan berubah hingga masa kontrak berakhir (naildown).

Pada 17 Februari 2017 lalu, Freeport Indonesia sudah bertemu dengan Pemerintah untuk memberikan poin-poin keberatan. Kedua pihak ini pun memiliki waktu 120 hari sejak keesokan harinya untuk mencari win-win solution. Namun jika tidak mencapai titik temu, Freeport akan mengambil jalan Abritase.

Menurut Mulyadi, pemerintah pasti akan mempertimbangkan semua potensi negatif yang mungkin timbul jika Freeport tak bisa beroperasi. Namun dirinya kembali menegaskan, bahwa pemerintah tidak akan boleh keputusan yang bertentangan dengan Undang Undang.

"Kita juga mengerti bahwa Freeport sudah lama beroperasi dan ada begitu banyak karyawan, dan ada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Itu juga menjaid bagian yang diperhitungkan," tukasnya. (mca/mca)