Demonstran Pro Freeport Tak Mau Bubar Sebelum Ditemui Jonan

Demonstran Pro Freeport Tak Mau Bubar Sebelum Ditemui Jonan

Muhammad Idris - detikFinance
Selasa, 07 Mar 2017 15:50 WIB
Demonstran Pro Freeport Tak Mau Bubar Sebelum Ditemui Jonan
Foto: Muhammad Idris
Jakarta - Massa yang mengatasnamakan Gerakan Solidaritas Peduli Freeport hari ini berunjuk rasa di Kamenterian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2017). Peserta demo ini sengaja terbang langsung dari Kabupaten Mimika, Papua.

Pendemo yang berjumlah sekitar 250 orang itu menuntut pemerintah mempertahankan status Kontrak Karya, dan mengizinkan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu tetap bisa mengekspor konsentrat.

Lewat pengeras suara, Korlap Demo menyatakan akan menunggu Menteri ESDM, Ignasius Jonan, menemui mereka. Sebelumnya, perwakilan massa diperkenankan masuk ke Kementerian ESDM dan ditemui oleh Staf Ahli Bidang Komunikasi, Hadi Djuraid. Namun mereka menolak dan berkeras harus ditemui langsung oleh Jonan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami tunggu sampai jam 5 sore, kami tidak akan pulang sebelum bertemu Jonan," ucap Korlap Demo dari atas mobil komando.

Massa pro Freeport ini sudah berunjuk rasa sejak pukul 09.00 WIB. Untuk mengusir bosan, mereka berjoget di bahu sisi bahu Jalan MH Thamrin. Sementara, sebanyak 3 kompi aparat kemananan yang terdiri dari Sabhara dan Brimob disiagakan di lokasi.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Komunikasi Kementerian ESDM, Hadi Djuraid, mengatakan pendemo menolak ditemui selain oleh Menteri ESDM. Menurutnya, pendemo seharusnya membantu menekan perusahaan agar menyetujui IUPK yang ditawarkan pemerintah, bukan sebaliknya, meminta pemerintah agar Freeport tetap dengan status Kontrak Karya.

"Seharusnya jangan tekan pemerintah, tapi ikut dorong Freeport manfaatkan rekomendasi itu, karena itu jalan satu-satunya yang memungkinkan agar perusahaan beroperasi secara normal, dan karyawan juga tetap bekerja," jelas Hadi.

Hadi berujar, Freeport mencoba menekan pemerintah dengan mengancam melakukan PHK pada karyawannya.

"Jadi karyawan diberhentikan itu bukan karena kebijakan pemerintah, tapi karena keras kepalanya Freeport yang tidak bersedia manfaatkan jalan keluar yang ditawarkan pemerintah," ungkapnya. (idr/mca)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads