2 Suku di Papua Ini Minta Tambang Freeport Ditutup Saja

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Rabu, 08 Mar 2017 16:35 WIB
Foto: Eduardo Simorangkir/detikFinance
Jakarta - Perwakilan dari Suku Amungme dan Kamoro hari ini menyambangi Kementerian ESDM untuk melakukan audiensi dengan pemerintah terkait keberadaan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang selama ini menambang di wilayah mereka.

Salah seorang perwakilan Suku Amungme mengatakan, PTFI selama 50 tahun beroperasi di Papua tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya.

"Sampai sekarang ini, kepemilikan masyarakat adat itu, dua suku ini belum jelas. Berapa dana yang diberikan. Pembuangan tailing konsentrat sudah tidak beraturan. Karena tailing ini sudah membunuh biota dan kehidupan di sungai. Padahal kami Suku Kamoro sangat bergantung dengan sungai. Tolong pikirkan kami, Amungme dan Kamoro harus dijadikan tuan, jangan dijadikan penonton," katanya dalam audiensi di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Bahkan salah seorang perwakilan dari Suku Amungme yang sudah cukup uzur, Danil, meminta PTFI ditutup karena selama ia hidup tidak merasakaan manfaat keberadaan PTFI di wilayahnya.

"Saya dari umur-umur yang setara dengan saya, semua sudah habis. Tinggal saya. Saya datang ke sini untuk bagi mereka yang akar rumput dan orang-orang yang mengalami korban. Kalau untuk bagian pegawai dan lain, saya tidak pikir. Atas nama Tuhan, saya mau datang hanya minta tutup PT Freeport," tutur dia.

Hal yang sama diungkapkan oleh perwakilan dari Suku Amungme lainnya, Timothius. Ia mengatakan, PTFI pernah melakukan perjanjian untuk pengambilan hak kelola tambang di wilayah mereka. Namun hasil kesepahaman yang telah disepakati berbeda dengan kenyataannya.

Untuk itu, ia meminta Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan menutup operasi PT Freeport Indonesia yang sudah merugikan masyarakat di sekitar lingkungan tambang.

"Untuk pembagian hasilnya. Sampai saat ini tidak seperti itu. Malah kita masyarakat yang jadi korban. Untuk hasilnya tidak dinikmati. Pemerintah dan Freeport yang menikmati hasilnya. Namun untuk masyarakat lokal tidak menikmati hasilnya," ungkap Timothius.

"Sudah 50 tahun, kehidupan masyarakat tidak bisa bagus. Kami ini utusan dari masyarakat untuk PT Freeport harus tutup. Soal pemerintah yang bicara masalah saham (perpanjangan kontrak), saya (tetap ingin) tutup. Karena itu kepentingan mereka (PTFI). Bukan untuk kepentingan masyarakat kecil," tambahnya.

Sementara itu, Kementerian ESDM yang diwakili oleh Sekjen Teguh Pambudi menanggapi, bahwa pemerintah tengah mengadakan pembicaraan dengan Freeport dan akan menindaklanjuti laporan ini.

"Memang kami ditugasi berbicaranya adalah dengan Freeport. Tapi yang penting adalah kepentingan Papua, bukan Freeport. Berilah kami waktu untuk berbicara dengan Freeport. Tapi percayalah kita akan berpihak pada kepentingan kita semua. Termasuk untuk suku Kamoro dan Amungme," pungkasnya. (mca/mca)