Pemerintah Pusat dan Pemprov Papua Kompak Soal Freeport

Jakarta - Tim Negosiasi Pemerintah dipimpin oleh Sekjen Kementerian ESDM, Teguh Pamudji, kemarin (9/3/2017) melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, di Jayapura untuk membahas kelanjutan negosiasi antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI).

"Pertemuan ini secara umum menjelaskan kebijakan Pemerintah yang tetap konsisten dengan kebijakan hilirisasi mineral. Pemerintah pun juga tetap ingin menjaga agar kegiatan sosial dan ekonomi di Papua saat ini tetap berjalan kondusif," ungkap Teguh dalam keterangan tertulis, Jumat (10/3/2017).

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PT FI tertanggal 10 Februari 2017. Pemerintah juga telah menerbitkan rekomendasi ekspor PT FI pada 17 Februari 2017.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Aryono, yang ikut dalam rapat tersebut menyatakan saat ini pemerintah terus menyelesaikan hal-hal yang terkait stabilisasi investasi.

"Namun demikian, apabila setelah 6 bulan PTFI tidak bisa menerima IUPK, silakan kembali ke Kontrak Karya (KK), tapi tidak bisa ekspor konsentrat," ujar Bambang.

Sikap pemerintah ini mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. "Kami dukung kebijakan Pemerintah Pusat ini dan kami minta pemerintah tegas kepada PTFI," tegas Gubernur Lukas.

Selanjutnya, Pemprov Papua juga minta agar diikutkan dalam membahas masa depan operasi PTFI, dan aspirasi yang telah disampaikan kepada Pemerintah tetap diupayakan.

Menanggapi hal itu, Bambang menjelaskan aspirasi tersebut sebagian besar telah diakomodasi dalam progres negosiasi yang dilaksanakan Pemerintah.

Turut hadir dalam pertemuan dengan Gubernur Papua ini antara lain Staf Khusus Presiden Urusan Papua, Pejabat dari unsur daerah seperti Wakil Gubernur, Ketua DPRD Prov Papua, Pangdam, Wakil Kapolda, Wakil Kajati, Danlanal dan BIN Daerah Papua. (mca/wdl)